logo rilis
Pemerintah Diminta Desak PBB soal Larangan WNI ke Yerusalem
Kontributor
Zulhamdi Yahmin
01 Juni 2018, 14:05 WIB
Pemerintah Diminta Desak PBB soal Larangan WNI ke Yerusalem
FOTO: Istimewa

RILIS.ID, Jakarta— Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengatakan, seharusnya pemerintah Indonesia mendesak Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres terkait larangan warga Negara Indonesia (WNI) ke Yerusalem.

Dengan begitu, kata dia, Sekjen PBB bisa mengingatkan kepada Israel terkait adanya resolusi Majelis Umum 194 tahun 1948.

"Ada resolusi Majelis Umum 194 tahun 1948 yang menetapkan Yerusalem sebagai Kota Suci 3 agama dan memiliki status Internasional di bawah kendali PBB," kata Hikmahanto di Jakarta, Jumat (1/6/2018).

Dengan desakan dari pemerintah Indonesia, lanjut Hikmahanto, Sekjen PBB nantinya yang melakukan pendekatan dengan Israel agar tidak mendiskriminasi orang yang hendak melakukan ibadah atas dasar kewarganegaraannya.

Kemudian, pemerintah tidak melarang bila ada tokoh-tokoh masyarakat maupun agama dari Indonesia untuk berkomunikasi dan melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh di Israel.

"Tokoh-tokoh masyarakat maupun agama dari Indonesia meminta agar Israel tidak melarang WNI melakukan ibadah dan wisata religi ke Kota Suci Yerusalem," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah Israel mulai tanggal 9 Juni akan melarang WNI masuk wilayah yang dikuasai oleh Israel, termasuk Kota Suci bagi tiga agama yaitu Yerusalem.

Alasan pemerintah Israel karena ada pelarangan atas warganya masuk ke Indonesia.

Sumber: Antara


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)