logo rilis

Pemerintah Tak Mungkin Intervensi UGM atas Penolakan Sudirman Said
Kontributor
Andi Mohammad Ikhbal
17 Oktober 2018, 18:20 WIB
Pemerintah Tak Mungkin Intervensi UGM atas Penolakan Sudirman Said
Mendagri bersama Menkumham. FOTO: Dok Humas Kemendagri

RILIS.ID, Jakarta— Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, sekaligus juru kampanye Jokowi-Ma'ruf menilai, kampus adalah lembaga independen. Pemerintah tak mungkin melakukan intervensi.

Menurut dia, jika UGM tak berkehendak atas seminar yang ingin digelar dua mantan menteri Kabinet Kerja, Sudirman Said dan Fery Mursidan Baldan, merupakan hak kampus tersebut.

"Terserah pada kampus sendiri, bisa saja menolak saya," kata Tjahjo kepada wartawan di Jakarta pada Rabu (17/10/2018).

Kampus berhak menolak siapapun untuk datang ke institusinya, termasuk dari pemerintah sendiri. Jadi, jangan dianggap ada keberpihakan politik di sini.

"Kalau saya dinilai sebagai orang yang statemennya kerap menimbulkan potensi gaduh atau menganggu stabilitas di lembaga tersebut, pasti ditolak juga," ujar dia.

Pemerintah Jokowi sendiri, kata dia, tak bisa melakukan intervensi kepada pihak kampus. Apalagi, sekarang ini sudah dalam konteks pemilu. Tentu, ada aturan-aturan yang harus diikuti.

"Sesuai dengan aturan PKPU merujuk pada UU Pemilu," sambung Tjahjo.

Jikalau ada tim dari pihak pasangan calon yang hendak hadir di kampus atau lembaga pendidikan, kata dia, akan lebih baik untuk konfirmasi lebih dulu ke Bawaslu.

"Izin dulu ke Bawaslu," kata dia.

Sebelumnya, Sudirman Said dan Ferry Mursidan Baldan dijadwalkan hadir dalam seminar kebangsaan bertema "Kepemimpinan Era Milenial" di Fakultas Peternakan UGM pada Jumat, 12 Oktober kemarin.

Namun, pihak kampus dikabarkan mencabut izin seminar tersebut. Dekan Fakultas Peternakan UGM, Prof Ali Agus, mengatakan kalau seminar ini bukanlah acara internal kampus.

"Tidak ada kaitannya dengan UGM, mereka cuma pakai tempat saja," kata Ali belum lama ini.

Seminar itu bukan acara yang diselenggarakan oleh organisasi kemahasiswaan fakultasnya. Selain itu, tidak di bawah koordinasi pihak kampus.

Di satu sisi, Sudirman sendiri menyatakan bahwa kedatangannya ke UGM bukanlah sebagai politisi. Melainkan selaku akademisi. Karena itu, kampus diharap bijak dalam melihat hal ini.

Peneliti dari Pusat Studi Politik dan Keamanan, Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Nanang Suryana, mengatakan pembatalan seminar ini sebetulnya murni urusan administrasi.

Kampus memang menjadi ruang terbuka dalam melakukan dialog. Namun, ada aturan yang berlaku, di mana menjadi kewenangan institusi untuk mengambil sikap atas masalah ini.

"Bukan berarti dapat mengenyampingkan norma dan aturan yang berlaku," tambahnya.

Selain itu dari sisi perspektif politik, seminar ini memang dianggap tak berimbang. Karena, baik Sudirman Said dan Ferry Mursidan Baldan hanya menampilkan satu persepektif saja.

"Kampus juga harus menjadi ruang diskusi berbagai perspektif yang beragam dan berimbang. Sehingga tidak menimbulkan kesan upaya politisasi melalui seminar," ujar Nanang.

Sedangkan, kalau kata Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto, Sudirman Said hanya playing victim saja. Karena, tim kampanye harusnya paham bahwa kampus itu lembaga netral.

"Clear and clean dari kampanye politik," ujar Hasto.

Apalagi, sekarang ini sudah masuk masa kampanye. Tentu ada kekhawatiran kalau kampus dijadikan kampanye terselubung. Apa yang menjadi marwah kampus harus lah dihormati.


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)