logo rilis

Pemerintah Tak Mau Impor Beras
Kontributor

23 Oktober 2018, 16:30 WIB
Pemerintah Tak Mau Impor Beras
Wapres RI, Jusuf Kalla. FOTO: RILIS.ID

RILIS.ID, Jakarta— Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, mengatakan hingga akhir tahun ini Pemerintah tidak akan menerapkan kebijakan impor beras mengingat stok di Bulog masih mencukupi.

"Kita belum, tidak punya rencana sekarang, sama sekali, untuk mengimpor beras, karena tidak memenuhi syarat untuk itu. Stok Bulog sekitar 2,2 juta ton dan harga (pasaran) juga stabil," kata Kalla seperti dilansir Antara, kemarin.

JK menegaskan, syarat untuk mengimpor beras adalah apabila stok beras di gudang Bulog hanya kurang dari satu juta ton, serta harga beras di pasaran meningkat 10 persen dari harga patokan.

"Sekarang, syarat itu tidak memenuhi. Stoknya 2,2 juta ton itu bagus, kemudian harga juga lebih stabil. Tidak akan impor," tambahnya.

Sementara itu, Wapres merevisi data Kementerian Pertanian yang mengatakan target produksi gabah kering giling (GKG) tahun 2018 mencapai 80 juta ton.

Padahal menurut penghitungan Badan Pusat Statistik (BPS), dengan metode barunya, produksi GKG tahun 2018 sebesar 56,54 juta ton.

"Hanya ini, jangan lupa ini masih surplus. Cuma tidak 80 juta ton produksi gabah. Angka 80 juta ton itu nanti orang ketawain kita, 80 juta ton kok impor beras, padahal tidak seperti itu," kata Wapres.

Perbaikan Metode
Pemerintah akhirnya sepakat menyempurnakan metode penghitungan produksi beras dengan menggunakan data pengawasan satelit untuk memperkirakan luas lahan sawah.

"Secara ilmiah, kita memperbaiki itu. Yang dipakai ini ada dua, satelit dan (data) lapangan. Setelah menggunakan satelit, kemudian dicek di lapangan," kata Wapres.

Dalam upaya perbaikan penghitungan proyeksi produksi beras, Wapres Kalla tidak lagi melibatkan Kementerian Pertanian dalam hal menghitung luas lahan sawah.

Penghitungan luas lahan kini dikerjalan oleh Kementerian ATR bersama dengan Badan Informasi Geospasial dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan).

Tahap pertama, penyempurnaan metode penghitungan produksi beras dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan Kementerian ATR, Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) untuk menghitung luas bahan baku sawah nasional.

Kedua, BPS dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) berperan melakukan penghitungan luas panen. Ketiga, BPS kemudian melakukan penghitungan tentang perkiraan produksi gabah kering per hektare. Terakhir, dilakukan penghitungan konversi gabah kering menjadi beras oleh BPS.

Wapres mengatakan kekeliruan penghitungan data proyeksi produksi beras nasional selama ini terjadi sejak 20 tahun terakhir.

"Selama ini, sejak tahun 1997, terjadi suatu angka yang sesuai dengan lapangan. Angka produksi beras sejak 1997 sampai dengan sekarang itu terjadi produksi yang bertambah terus, padahal di lain pihak sawah berkurang 1,5 persen per tahun, dan penduduk bertambah," jelas Wapres JK.

Selama tiga tahun terakhir, sejak 2015, BPS tidak mengeluarkan perkiraan proyeksi produksi beras nasional. Hal itu disebabkan adanya kekeliruan penghitungan luas lahan oleh Kementerian Pertanian.

"Bahwa ini pencatatan sejak 1997 yang lalu, saya termasuk salah juga sebagai Wapres yang lalu karena tidak segera mengevaluasi," ujar Wapres.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID