logo rilis
Pemerintah Susun Payung Hukum Dana Abadi Pendidikan
Kontributor
Elvi R
02 April 2018, 17:19 WIB
Pemerintah Susun Payung Hukum Dana Abadi Pendidikan
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta — Pemerintah menyatakan sedang menyusun Peraturan Presiden tentang Dana Abadi Pendidikan sebagai dasar hukum pelaksanaan dana pendidikan dari pemerintah yang selama ini dikenal sebagai Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

"Baru akan dibentuk perpresnya. Mudah-mudahan sebentar lagi keluar. Perpres tentang pembentukan LPDP supaya lebih komprehensif," kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo seusai Rapat Tingkat Menteri di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Senin (2/4/2018).

Mardiasmo mengatakan, peraturan presiden tersebut akan mengatur LPDP secara lebih komprehensif dan bisa berlaku secara nasional sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

Dalam Rapat Tingkat Menteri tersebut, disepakati peraturan presiden tersebut harus mengatur secara menyeluruh dan melibatkan seluruh kementerian/lembaga yang ada.

"Di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi kan juga ada beasiswa. Sekarang bagaimana bisa sesuai dengan arahan Presiden untuk mengembangkan sumber daya manusia lewat beasiswa, prestasi, termasuk afirmasinya," tuturnya.

Mardiasmo menyebut, penyusunan peraturan presiden tersebut akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, terutama kementerian/lembaga.

"Ada Kementerian Riset,Teknologi dan Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di perencanaannya, juga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan lain-lain," katanya.

Menurut Mardiasmo, peraturan presiden tersebut akan membuat LPDP bisa lebih optimal dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sumber: ANTARA


500
komentar (0)