logo rilis
Pemerintah Perlu Segerakan Regulasi Ekraf
Kontributor
Tio Pirnando
22 Februari 2018, 04:04 WIB
Pemerintah Perlu Segerakan Regulasi Ekraf
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah, mendorong pemerintah untuk membuat regulasi terkait ekonomi kreatif (ekraf). Ini mengingat, masa kerja parlemen dan pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) akan segera berakhir.

Diharapkan, regulasi tersebut menjadi warisan DPR dan pemerintahan selanjutnya, yang akan memberi dampak positif bagi masyarakat.

"Harapannya, DPR atau Pemerintahan sekarang dapat meletakkan sistem di sektor ekraf, apa pun bentuknya, entah Perpres (Peraturan Presiden) atau UU (undang-undang)," ujar Anang di Jakarta, Rabu (21/2/2018). 

Meskipun begitu, pertumbuhan ekonomi kreatif di era pemerintahan Jokowi-JK, menurutnya telah menunjukkan capaian menggembirakan. Ini tampak dari dari capaian Produk Domestik Bruto (PDB) di sektor ekonomi kreatif 2016 yang mencapai Rp922,58 triliun.

 "Ada tren yang baik bagi sektor ekraf di bawah kepemimpinan Triawan Munaf di Bekraf ini. Momentum ini harus dirawat, dan diarahkan dengan meletakkan sistem yang berkelanjutan," paparnya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan capaian PDB tiga tertinggi di era Jokowi-JK yaitu di subsektor kuliner sekitar 41,69 persen, fashion 18,15 persen serta kriya 15,70 persen.  

Untuk meningkatkan performa sub sektor lainnya, caranya adalah dengan membuat regulasi ekonomi kreatif. "Satu-satunya jalan yang harus dilakukan, tak lain dengan membuat regulasi tentang ekraf," imbuhnya.  

Lebih lanjut, dia mengatakan, idealnya dalam regulasi ekraf dapat mengatur kelembagaan, pembiayaan, termasuk penguatan kapasitas para pelaku di sektor tersebut.

"Sekarang pilihannya kembali ke Presiden dan DPR.  Apa bentuknya cukup Perpres atau UU," terangnya.  

Editor:




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID