logo rilis
Pemerintah Impor Beras, Henry Saragih: Menteri yang Sekarang Terbukti Sudah Gagal!
Kontributor
Ainul Ghurri
13 Januari 2018, 13:53 WIB
Pemerintah Impor Beras, Henry Saragih: Menteri yang Sekarang Terbukti Sudah Gagal!
FOTO: RILIS.ID/ Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih mengutarakan, pemerintah gagal mewujudkan kedaulatan pangan. Pasalnya, kenaikan harga dan impor beras merugikan petani dan konsumen sekaligus.

"Tentu kita masih ingat janji Mentan (Menteri Pertanian) Amran Sulaiman yang siap mundur apabila Indonesia gagal swasembada pangan, nah ini kita impor 500 ribu ton beras berarti kan gagal swasembada," katanya dalam keterangan resmi yang diterima rilis.id Jakarta, Sabtu (13/01/2018). 

Ia menuturkan, dengan melakukan impor beras, petani sangat dirugikan dan tak punya patokan untuk berproduksi. "Petani padi juga konsumen yang membeli beras dengan harga yang tinggi," ungkapnya.

Ia menambahkan, impor beras disinyalir menjadi bisnis besar. Menurutnya, impor beras 500 ribu ton bukanlah jumlah sedikit.

"Jika keuntungan per kilogramnya (kg) dikalikan Rp100, sudah berapa itu duitnya, banyak yang mengambil untung dari rente," sambungnya.

Kementan harus sanggup menjalankan kedaulatan pangan yang tercantum dalam Nawacita. Untuk itu, lanjut Henry, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus segera mengevaluasi kementerian dan lembaga yang tak berhasil wujudkan kedaulatan pangan.

"Kementan harus dipimpin oleh menteri yang sanggup menjalankan semangat kedaulatan pangan, Menteri yang sekarang terbukti sudah gagal," ujarnya.

Selain itu, ia mengungkapkan, impor beras juga merupakan bukti bahwa kinerja Satgas pangan tidak efektif. Lebih lanjut, pemerintah diminta untuk segera membentuk Badan Pangan Nasional yang menjadi mandat dalam Undang-Undang Pangan.

"Harusnya, pemerintah Indonesia punya kebijakan yang ajeg, yang permanen. Impor beras ini melanggar UU Pangan No.18/2012. Ini juga menunjukkan, data Kementan yang katanya surplus beras tidak benar karena data produksi beras bukan dari BPS melainkan Kementan sendiri," tandasnya.


500
komentar (0)