logo rilis
Pemerintah Enggan Disalahkan soal Utang
Kontributor
Intan Nirmala Sari
03 April 2018, 16:06 WIB
Pemerintah Enggan Disalahkan soal Utang
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Direktur Strategi dan Portofolio Utang Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Schneider Siahaan mengatakan, bahwa banyak pihak menyalahkan pembiayaan utang, padahal harus diingat bahwa utang itu bukanlah tujuan akhir.

Menurut Schneider , hal yang perlu diketahui adalah target alokasi belanja untuk pembangunan negara ditujukan untuk apa, serta mekanisme pembiayaannya seperti apa. Ia memaparkan, saat ini, belanja yang dilakukan pemerintah untuk katalisator guna mempercepat pertumbuhan perekonomian, serta mendorong sektor swasta sebagai pendorong utamanya.

"Yang mau saya sampaikan, kita baru pintar di level kritik bukan di solusi," katanya dan menambahkan, pengelolaan utang sudah sesuai dengan kebutuhan negara yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, penggunaan utang pemerintah sudah dilakukan dengan hati-hati sesuai pengelolaan APBN yang selama ini berlaku.

"Bagi mereka yang menganjurkan agar pemerintah berhati-hati dalam menggunakan instrumen utang, maka anjuran itu sudah sangat sejalan dengan yang dilakukan pemerintah," kata Sri Mulyani dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (23/3) malam.

Menkeu mengatakan, penggunaan utang merupakan bagian dari pengelolaan APBN yang dilakukan secara bertahap dan hati-hati, agar perekonomian tidak mengalami kejutan dan mesin ekonomi menjadi melambat.

Menurut data Bank Dunia, rasio utang pemerintah terhadap PDB Singapura sebesar 117,2 persen pada 2016. Sementara rasio utang pemerintah terhadap PDB Indonesia tercatat 31,4 persen di tahun yang sama.

Sedangkan batas maksimum utang pemerintah, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang (UU) Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 adalah 60 persen terhadap PDB.

Sebagai inforrmasi, utang pemerintah jumlahnya mencapai Rp4.034,8 triliun pada akhir Februari 2018. Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga akhir Februari 2018, sebagian besar utang pemerintah masih didominasi oleh penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp3.257,26 triliun atau 80,73 persen dari total utang pemerintah.

Sumber: ANTARA


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)