logo rilis
Pemerintah Diminta Selesaikan Persoalan Distribusi Beras
Kontributor
Zulhamdi Yahmin
22 April 2018, 15:50 WIB
Pemerintah Diminta Selesaikan Persoalan Distribusi Beras
FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) meminta pemerintah segera menyelesaikan persoalan rantai distribusi beras di Indonesia. Menurut peneliti CIPS, Novani Karina Saputri, penyederhanaan distribusi beras yang panjang di sepanjang wilayah Nusantara harus dilakukan terlebih dahulu sebelum menerapkan kebijakan seperti harga eceran tertinggi.

"Pemerintah menyebut panjangnya rantai distribusi adalah penyebab tingginya harga beras di Indonesia. Kalau begitu pemerintah harus bisa menyederhanakan rantai distribusi yang panjang dulu sebelum menerapkan harga eceran tertinggi," kata Novani di Jakarta, Minggu (22/4/2018).

Noviani mengatakan, penerapan kebijakan seperti harga eceran tertinggi sudah sejak lama dinilai tidak efektif untuk menstabilkan harga pangan. Bahkan, ujar dia, hal itu adalah bentuk intervensi pasar karena sudah mendistori permintaan dan penawaran di pasar.

"Hal ini justru akan meningkatkan peluang terjadi kelangkaan komoditas tersebut di pasar," ujarnya.

Sementara, Ketua Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) Yeka Hendra Fatika menilai, salah satu kelemahan kebijakan harga eceran tertinggi adalah tidak dihitungnya biaya tambahan seperti biaya transportasi dan tenaga kerja dalam penetapannya. Sehingga hal itu perlu dibenahi dalam rangka memperkuat kredibilitas pemerintah karena komoditas tersebut adalah bahan pangan pokok yang dikonsumsi oleh mayoritas masyarakat di Tanah Air.

"Kebijakan terkait beras berdampak besar terhadap kelangsungan perut rakyat Indonesia dan kredibilitas pemerintah dalam menjaga pasokan pangan," ucapnya.

Dia menyebut, beberapa kebijakan seperti harga eceran tertinggi (HET), klaim surplus beras, impor beras dan bantuan pangan nontunai (BPT), dinilai mengutak-atik formulasi terkait sisi pasokan dan permintaan industri beras nasional. Bahkan menurutnya, sedikit saja salah langkah bisa berakibat fatal dari segi ekonomi dan elektabilitas, terutama mengingat bahwa sekitar 70 persen masyarakat Indonesia adalah segmen menengah ke bawah, dan 70 persen dari pengeluaran segmen tersebut terkait pangan.

Besaran HET yang ditetapkan oleh pemerintah untuk beras kualitas medium sebesar Rp9.450 per kilogram untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi. Wilayah Sumatera, tidak termasuk Lampung dan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Rp9.950 per kilogram, dan untuk Maluku termasuk Maluku Utara dan Papua, HET beras kualitas medium sebesar Rp10.250 per kilogram.

Sumber: Antara


500
komentar (0)