logo rilis
Pemerintah Diminta Lindungi Pengusaha Konter Pulsa
Kontributor
Andi Mohammad Ikhbal
29 Maret 2018, 17:43 WIB
Pemerintah Diminta Lindungi Pengusaha Konter Pulsa
Anggota Komisi I, Sukamta. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma.

RILIS.ID, Jakarta— Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, bersimpati atas kondisi yang dialami oleh pengusaha konter penjual pulsa saat ini. Pasalnya, mereka mengalami penurunan omset akibat kebijakan pemerintah tentang aturan registrasi satu NIK untuk tiga kartu sim telepon.

Hal ini disampaikan sehubungan dengan aksi teatrikal pada Rabu 28 Maret kemarin di Yogyakarta. Unjuk rasa ini disampaikan pengusaha konter DIY-Jawa Tengah yang tergabung dalam Kesatuan Niaga Cellular Indonesia (KNCI).

"Saya juga biasa beli kartu prabayar di konter, kasihan jika konter penjual pulsa yang kebanyakan merupakan pengusaha kecil alami penurunan omset, tentu akan berdampak kepada ekonomi keluarga," kata dia dalam siaran persnya, Kamis (29/3/2018).

Politisi PKS ini menyatakan bahwa kebijakan registrasi kartu prabayar punya maksud baik, yakni melindungi masyarakat dari kejahatan siber. Namun, terkait dampak kepada pengusaha konter pulsa, kata dia, harus ada kebijakan khusus.

Menurut Sukamta, dengan kebijakan satu NIK untuk tiga kartu SIM, trend ke depan masyarakat akan lebih banyak isi ulang pulsa. Di sinilah peranan pemerintah bersama pihak operator telepon selular. 

"Pemerintah harus memastikan pihak operator selular memberikan harga isi ulang pulsa lebih murah dibanding membeli kartu perdana," ujarnya.

Kedua, pemerintah perlu mengatur skema retail isi ulang yang menguntungkan bagi pengusaha konter penjual pulsa dari pihak operator selular.

"Saya kira ini akan saling menguntungkan, kebijakan registrasi kartu prabayar bisa berjalan baik, sementara pengusaha konter penjual pulsa juga terlindungi," ujarnya.


500
komentar (0)