logo rilis

Pemerintah Diminta Atur Ulang Kebijakan Impor Gandum
Kontributor
Ainul Ghurri
22 Maret 2018, 21:33 WIB
Pemerintah Diminta Atur Ulang Kebijakan Impor Gandum
Gandum. FOTO: pixabay

RILIS.ID, Jakarta— Pemerintah diminta mengatur ulang importasi gandum. Soalnya, volume impor komoditas pangan tersebut menembus 12 juta ton dan membahayakan kedaulatan pangan nasional.

"Kalau selama ini dibikin tarif impor gandum tiga persen atau tarifnya sangat rendah, ini harus ditinjau ulang karena akan terjadi krisis pangan kita," ujar Koordinator Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan, Said Abdullah, saat dihubungi rilis.id di Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Baca: Impor Gandum Mengancam Kedaulatan Pangan Nasional

Menurut Said, Indonesia "dibanjiri" impor gandum, karena Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 23 Tahun 2014. Begitu pula dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2009, di mana bea masuk kepabeanan cuma dikenakan lima persen.

Mestinya, menurut dia, Kementerian Perdagangan (Kemendag) berpikir dan berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Ketahanan Pangan (BKP). Lalu, mendorong diversifikasi pangan.

"Harusnya antarkementerian ini berkoordinasi. Kemudian, bikin kesepakatan bersama. Impornya kita atur ulang oleh Kemendag, misalnya. Pada sisi lain lewat Badan Ketahanan Pangan, mendorong alternatif yang kita punya," tandasnya.

Tingginya kebutuhan gandum dan produk turunannya, berdampak pada meningkatnya jumlah pabrik. Pada 1998, mulanya ada lima perusahaan pengolahan tepung terigu. Di 2014, melonjak menjadi 29 perusahaan dan tersebar di sejumlah wilayah Indonesia.

"Artinya, memang wajar kalau laju pertumbuhan impor gandum kita naiknya luar biasa. Nah, itu juga tidak lepas dari terjadinya deregulasi kebijakan impor selama kurun waktu '90-an sampai sekarang," pungkas Said.

Baca: Impor Gandum Indonesia Terbesar di Dunia, Semua Diam

Editor:


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)