logo rilis

Pemerintah Didesak Revisi Tarif Biaya Kesehatan
Kontributor

10 April 2018, 11:01 WIB
Pemerintah Didesak Revisi Tarif Biaya Kesehatan
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafiz Faza.

RILIS.ID, Jakarta— Sejumlah kalangan menilai perlu adanya revisi terhadap tarif Indonesia Case Base Groups (INACBGs) karena menjadi penyebab rendahnya kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan.

"Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah berjalan pada tahun kelima dan sekitar 193 juta jiwa telah menjadi peserta JKN-KIS di hampir semua wilayah negara ini. Permasalahan yang ada selama dijalankannya program JKN adalah besarnya biaya pengeluaran manfaat asuransi, tarif yang kurang memadai hingga mutu pelayanan rendah," ujar Ketua Center for Healthcare Policy and Reform Studies (CHAPTERS), Luthfi Mardiansyah, di Jakarta, Selasa (10/4/2018).

Luthfi menambahkan, permasalahan kualitas pelayanan oleh fasilitas kesehatan kepada pasien peserta program JKN berkaitan dengan besaran tarif INACBGs yang dirasakan tidak cukup oleh banyak rumah sakit.

Tarif INA-CBG merupakan sistem pembayaran dengan sistem "paket", berdasarkan penyakit yang diderita pasien. Rumah Sakit akan mendapatkan pembayaran berdasarkan tarif INA CBGs yang merupakan rata-rata biaya yang dihabiskan oleh untuk suatu kelompok diagnosis.

"Ada beberapa rumah sakit swasta yang berkembang pesat karena menerima dan melayani pasien JKN yang membludak, bahkan ada rumah sakit yang melayani lebih dari 600 pasien JKN per hari," lanjut Luthfi.

Menurut dia, rumah sakit itu melayani pasien-pasien JKN dengan tarif INACBGs, dengan melakukan perubahan, efisiensi, menggunakan teknologi dalam proses manajemennya. Hal ini bisa dijadikan bahan bagi Kementerian Kesehatan untuk menjadikan contoh bagi rumah sakit lainnya.

Klaim meningkat berdasarkan data BPJS Kesehatan, pembayaran klaim ke rumah sakit meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah kunjungan peserta ke semua fasilitas kesehatan yang menjadi penyedia layanan BPJS Kesehatan.

Namun yang menarik adalah jumlah kunjungan peserta ke rumah sakit berkisar angka 58 juta atau 30 persen dari 193 juta jumlah kunjungan di tahun 2016 dan 87 persen diantaranya adalah kunjungan untuk rawat jalan.

"Idealnya jumlah kunjungan ke rumah sakit antara enamn-delapan persen, karena klinik atau puskesmas harus mampu mendiagnosis dan mengobati paling tidak 155 jenis penyakit, tidak harus dirujuk," pungkas Luthfi.

Sumber: ANTARA


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)