logo rilis
Pemerintah Didesak Buat Regulasi untuk Rehabilitasi 1,3 Juta Ruang Kelas Rusak
Kontributor
Yayat R Cipasang
24 Mei 2018, 02:04 WIB
Pemerintah Didesak Buat Regulasi untuk Rehabilitasi 1,3 Juta Ruang Kelas Rusak
ILUSTRASI: Hafiz

RILIS.ID, Jakarta— Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih meminta pemerintah membuat terobosan dalam menanggulangi masalah sarana prasarana pendidikan yang rusak di seluruh Indonesia.  “Problemnya cukup kompleks dan meliputi diskursus kewenangan pusat-daerah karena terkait desentralisasi pendidikan, sehingga saya lihat butuh Perpres,” ujar Fikri di DPR, Rabu (23/5/2018).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX (Tegal-Brebes) itu mengungkapkan, Panja Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) sudah berjalan sejak tahun lalu dan menemukan 75 persen ruang kelas di seluruh Indonesia itu rusak.   

“Hasil rekomendasi Panja juga sudah diserahkan ke Menteri,” tutur dia.

Hasil Rekomendasi Panja Sarpras saat itu adalah perlunya pemerintah segera menerbitkan regulasi untuk menyelesaikan perbaikan ruang kelas di seluruh Indonesia.  “Regulasi diperlukan untuk memperbaiki seluruh ruang kelas yang rusak, yang totalnya  mencapai 1,3 juta kelas atau 75 persen dari jumlah ruang kelas di seluruh Indonesia,” urai Fikri.

Regulasi tersebut juga perlu memuat teknis penggunaan dan pelaporan  Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Pendidikan agar tepat waktu, prosedural, serta  taat hukum.

“Regulasi harus mengatur mengenai kebijakan anggaran, manajemen, pelaksanaan, pengawasan dan sinkronisasi Dapodik dengan kondisi riil di lapangan,” tambahnya.

Menurut Fikri, sumber pendanaan untuk perbaikan ruang kelas rusak selama ini bersumber dari anggaran Kemendikbud dan dana transfer ke daerah berupa DAK Pendidikan.

Ironisnya, porsi anggaran pendidikan dalam APBD, baik yang dialokasikan dari pusat maupun dari daerah sendiri, masih jauh dari ketentuan Undang-Undang sebesar 20 persen.  

Menurut data neraca pendidikan daerah yang dikeluarkan Kemendikbud, pada 2016 hanya Provinsi DKI Jakarta yang melampaui ketentuan, yakni anggaran pendidikan sebesar 22 persen dari APBD.  “Namun, 33 provinsi sisanya masih di bawah 10 persen, bahkan hanya 1,4 persen di Papua," ujarnya.

Data dari Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, juga tak kalah mengejutkan. Anggaran pendidikan di tahun 2017 itu mencapai Rp419 triliun. Seanyak Rp261 triliunnya untuk transfer ke daerah, sedangkan Rp155 triliunnya digunakan untuk Kementerian/Lembaga seperti Kemenristekdikti dan Kemenag.  

“Namun faktanya, dari Rp261 triliun tadi, 94,6 persennya (atau Rp247 triliun) itu untuk gaji dan tunjangan. Sehingga Porsi belanja modal untuk pembangunan, renovasi dan rehabilitasi gedung sekolah hanya tinggal sisanya saja, belum dibagi untuk masing-masing jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK,” urai Fikri.


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)