logo rilis
Pemerintah Didesak Bentuk Tim Investigasi Usut Kematian KPPS
Kontributor
Zulhamdi Yahmin
16 Mei 2019, 22:30 WIB
Pemerintah Didesak Bentuk Tim Investigasi Usut Kematian KPPS
ILUSTRASI: RILIS.ID/Dendi Supratman

RILIS.ID, Jakarta— CEO Aliansi Penggerak Demokrasi Indonesia (APDI), Wa Ode Nur Intan, mendesak pemerintah untuk segera membentuk tim investigasi khusus guna menelusuri penyebab dari kematian ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.

Menurut dia, desakan itu perlu dilakukan lantaran pesta demokrasi lima tahunan itu masih menyisakan misteri kematian KPPS.

"Mendesak pemerintah membentuk tim khusus yang komprehensif dan transparan agar penyebab kematian diketahui secara jelas bukan jadi misteri dan beban masa depan demokrasi," kata Intan dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (16/6/2019). 

Intan menilai, meninggalnya ratusan petugas KPPS itu seakan tidak menjadi perhatian khusus dari pemerintah dan seluruh kelompok elemen masyarakat. Karena, menurutnya, hingga saat ini pihak terkait tidak memberikan perhatian dan kepeduliannya terhadap para petugas KPPS tersebut. 

"Sampai detik ini tidak ada pernyataan resmi permintaan maaf dari penyelenggara dan pemerintah. Semua mengambil jarak tanggung jawab," ujarnya.

Dalam hal ini, petugas pelaksana pemilu dinilai bekerja dari hari ke hari tanpa diperhatikan kesehatannya seolah dipaksa untuk menyelesaikan pekerjaan pemilu 2019 dengan resiko tinggi hingga banyak yang tumbang sakit dan meninggal dunia.

APDI menegaskan, lembaganya tidak berpihak pada salah satu pasangan calon di Pemilu 2019. Menurutnya, dorongan ini lahir berdasarkan untuk mewujudkan proses demokrasi yang lebih baik dan sehat kedepannya.

APDI pun menantang capres Joko Widodo dan Prabowo Subianto untuk turun tangan dalam memberikan perhatian dan kepedulian di balik kematian ratusan petugas KPPS itu.

"Siapapun calon presiden, kenapa mereka tidak melakukan kepedulian. Tidak ada calon yang turun ke lapangan untuk menunjukkan rasa iba," tegasnya.

Bila KPU dan pemerintah masih abai terhadap kematian dari KPPS itu, lanjut dia, maka APDI bersama dengan konsorsium akan menempuh jalur hukum baik nasional maupun internasional.

"KPU dan Pemerintah harus memberikan prioritas layanan kesehatan bagi ribuan petugas pemilu yang masih terbaring di rumah sakit," tandasnya. 

Sumber: Antara




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID