logo rilis
Pemerintah Akan Upayakan Hak-hak Parinah sebagai TKI
Kontributor
Syahrain F.
13 April 2018, 17:04 WIB
Pemerintah Akan Upayakan Hak-hak Parinah sebagai TKI
Dalam foto yang diunggah oleh KBRI London pada 6 April di atas, TKW asal Banyumas Parinah tampak mendapat akses kekonsuleran dari KBRI London. FOTO: Twitter/Dok. KBRI London

RILIS.ID, Jakarta— Koordinator Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) Cilacap Ervi Kusumasari mengatakan, pemerintah akan memperjuangkan hak-hak yang seharusnya diperoleh Parinah (50) selama bekerja selama 18 tahun sebagai tenaga kerja wanita. 

"Tentunya pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dan BNP2TKI akan memperjuangkan hak dari ibu Parinah," katanya saat menyambut kedatangan Parinah di rumah anak sulungnya, Sunarti (36), di Desa Nusawungu, Kecamatan Nusawungu, Cilacap, Jawa Tengah, Kamis (12/4/2018).

Ia mengatakan, Parinah seharusnya menerima hak-haknya karena yang bersangkutan telah bekerja sebagai penata laksana rumah tangga selama 18 tahun sejak masih di Arab Saudi hingga diajak pindah oleh majikannya ke London, Inggris.

Menurut dia, majikan Parinah memiliki kewajiban untuk memberikan hak-hak TKW itu yang telah berkorban meninggalkan keluarganya.

"Selain gaji, hak Parinah yang tidak diberikan oleh majikannya berupa cuti selama dua pekan dalam dua tahun. Jika cuti itu tidak diberikan, dapat diuangkan senilai harga tiket pergi dan pulang (dari negara tempat bekerja ke Indonesia dan sebaliknya, red.)," katanya.

Disinggung mengenai perusahaan yang memberangkatkan Parinah bekerja ke luar negeri, Ervie mengatakan, berdasarkan keterangan dari keluarga, TKW itu diberangkatkan oleh PT Afrida Duta, Jakarta, pada tahun 1999 dengan negara tujuan penempatan Arab Saudi.

Menurut dia, pihaknya masih melacak keberadaan perusahaan penempatan TKI swasta itu apakah masih ada ataukah sudah tidak aktif.

"Pada tahun 1999 belum menggunakan Sisko TKLN (Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri) sehingga kami sulit melacaknya," katanya.

Sebelumnya, Kepala Bagian Humas Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Servulus Bobo Riti mengatakan, pihaknya akan terus memonitor progres pemenuhan hak dalam hubungan industrial antara Parinah sebagai pekerja dan pihak majikan.

Seperti diwartakan, KBRI London bekerja sama dengan Met Police UK dan Met Police Brighton, Sussex, berhasil menyelamatkan Parinah yang hilang kontak dengan keluarga selama 18 tahun setelah menerima berita resmi mengenai WNI itu pada 1 Maret 2018.

KBRI London akan terus berkoordinasi dengan kepolisian Brighton untuk menyelesaikan permasalahan Parinah hingga tuntas, termasuk memperoleh hak-haknya melalui peradilan setempat.

Sumber: ANTARA


500
komentar (0)