logo rilis

Pemeriksaan e-KTP, Agun Siap Kawal Sampai Kelar
Kontributor
Tari Oktaviani
04 Juni 2018, 16:03 WIB
Pemeriksaan e-KTP, Agun Siap Kawal Sampai Kelar
antan Ketua Komisi II DPR, Agun Gunandjar Sudarsa di Gedung KPK. FOTO: RILIS.ID/Tari Oktaviani.

RILIS.ID, Jakarta— Mantan Ketua Komisi II DPR, Agun Gunandjar Sudarsa, mengaku tak keberatan diperiksa berulang kali oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dugaan kasus korupsi e-KTP. Sebab, ia juga ingin agar perkara ini selesai tuntas.

"Kalau saya masih akan terus ikut. Enggak akan ada istilah lelah buat saya di proses persidangan ini. Bolak balik dipanggil, buat saya kewajiban," kata Agun di Gedung KPK, Jakarta, Senin (4/6/2018).

Ia berharap, kasus yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun itu bisa segera tuntas. Menurutnya, perkara ini akan rampung apabila semua pihak mau kooperatif dengan panggilan KPK.

Lebih jauh, politisi Golkar itu mengatakan, dirinya akan mengikuti kasus ini hingga bermuara di persidangan. Pihaknya akan menjelaskan hal-hal yang ia ketahui soal Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung.

"Dengarkan saja keterangan saya di bawah sumpah di pengadilan. Kan sudah saya katakan bahwa proses persidangan e-KTP kan sudah libatkan banyak pihak sebagai tersangka. Saya rasa yang terbaik kita tunggu," paparnya.

Sebelumnya, sejumlah anggota DPR kembali dipanggil penyidik KPK. Seperti hari ini ada empat orang politisi yang akan diperiksa. Mereka bukanlah nama-nama baru.

Di antaranya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Melchias Marcus Mekeng, mantan Wakil Ketua Banggar, Mirwan Amir. Lalu, mantan Ketua Komisi II DPR, Agun Gunandjar Sudarsa, dan mantan anggota Komisi II Khatibul Umam Wiranu.

"Keempatnya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IHP (Irvanto Hendra Pambudi) dan MOM (Made Oka Masagung)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Sebelumnya nama keempatnya sering disebut dalam persidangan ikut menerima uang dari proyek e-KTP. Dari kesaksian Irvanto, Mekeng disebut menerima US$1 juta dan Agun sebesar US$1,5 juta.

Sementara itu, dalam dakwaan mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto, Mirwan disebut menerima US$1,2 juta dan Khatibul sebesar US$400 ribu.

Editor: Andi Mohammad Ikhbal


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)