Home » Peristiwa » Daerah

Pemda Sering Tidak 'Kulonuwun' saat Garap Proyek Besar

print this page Kamis, 7/12/2017 | 03:30

Workshop Nasional Legislatif Partai Golkar. FOTO: RILIS.ID/Tio Pirnando

RILIS.ID, Jakarta— Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Budiarso Teguh Widodo mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) harus bisa menilai kewenangannya saat menggarap proyek pembangunan infrastruktur. 

Menurutnya, tidak sedikit Pemda yang tidak tahu soal proyek besar yang kewenangannya ada di tingkat Pemerintah Pusat.

"Jadi Anda harus dipilah mana yang menjadi kewenangan daerah mana yang menjadi kewenangan pusat," katanya dalam Workshop Nasional Partai Golkar 2017 bertajuk "Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan, Bebas Korupsi & Pro Rakyat," di Hotel Marlyn Park, Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Ia pun menyayangkan, ada sebagian Pemda yang tidak melaporkan terlebih dahulu saat akan melakukan proyek pembangunan besar. Padahal, kata dia, proyek besar seperti pembangunan jalan nasional, bendungan dan listrik itu kewenangannya ada di Pemerintah pusat. 

"Itu Pemda tidak punya kewenangan. Untuk tugas pembantuan seringkali tidak kulonuwun, jangankan ketua DPRD, kepala daerahnya juga terkadang tidak tahu," imbuhnya.

Sehingga, kata dia, ketidaktahuan inilah yang menjadi ketidaksinkronan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Untuk itulah, Budiarso mengimbau kepada setiap kepala daerah perlu melakukan harmonisasi sinkronisasi kegiatan secara masif.

"Itu yang menjadi penting forum koordinasi di dalam menyelaraskan antara proyek pusat, proyek yang didanai APBD dengan proyek-proyek yang dikucurkan dengan dana transfer," paparnya.

Penulis Ainul Ghurri
Editor Syahrul Munir

Tags:

Proyek InfrastrukturPemerintah DaerahPemerintah PusatKementerian KeuanganPartai Golkar