Home » Inspirasi » Opini

Pemberdaya Tiada Akhir

print this page Selasa, 17/10/2017 | 18:06

Oleh Andi Nur Alam Syah
Kepala Balai Besar Mekanisasi Pertanian, Kementerian Pertanian (Kementan)

GONJANG-GANJING pro dan kontra beras premium Maknyuss yang dikemas dalam berbagai merek menarik di berbagai toko swalayan masih terus menghangat dan bahkan dibawa oleh para pendukungnya ke ranah politis. Bagi orang awam, gonjang-ganjing tersebut apabila dicermati dengan saksama sebetulnya merupakan suatu kejadian biasa dan umum terjadi dalam masyarakat suatu negara.

Kejadian tersebut mengikuti fenomena antara pencari untung (rent seeker) atau pedagang/pengusaha dan pemberdaya tiada akhir, yaitu negara.

Perilaku pencari untung dalam bentuk, tempat, dan keadaan apa pun, selalu berpikir atas dasar untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Hanya saja, ada yang mengikuti etika dan norma yang baik dan tergantung pada moral pelaku. Sebaliknya, suatu negara sebagai pelaku pemberdaya dalam situasi apa pun selalu atau bahkan wajib untuk memberdayakan warga negaranya.

Pemberdayaan warga negara dalam hal ini dalam bentuk mencerdaskan, membangun jiwa dan raga sampai kepada menyejahterakan secara berkelanjutan sepanjang negara tersebut masih ada.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini melaksanakan pemberdayaan atas dasar melaksanakan amanat Pasal 33 UUD 1945.

Dalam kasus gonjang-ganjing beras premium versus beras bersubsidi, terdapat beberapa hal yang perlu dicermati dan sudah dilakukan oleh pihak pengusaha, yaitu:

(1) Pengusaha jeli melihat kebutuhan tertentu dari sekelompok kelas dalam masyarakat (atas dasar kemampuan ekonomis) yang menginginkan beras berkualitas (enak, pulen, bersih, utuh, dll.) berapa pun selisih harga jual dengan beras di pasaran umum.

(2) Preferensi yang muncul dari segmen tertentu tersebut oleh pengusaha dilayani dengan melihat adanya beras yang dikatakan kelas premium (kualitas hasil sosoh, kualitas rasa dan aroma, kualitas pengepakan). Usaha yang dilakukan oleh pengusaha adalah dengan cara memproses beras yang diproduksi di tingkat petani, agar masuk dalam kategori yang dipersyaratkan oleh calon pembeli berkelas premium juga. Tentu saja, untuk menciptakan beras berkelas premium, tidak semua produksi petani dapat memenuhi persyaratan tersebut. Artinya, tidak semua petani produsen beras dalam jangkauan wilayah kerja pengusaha ikut menikmati keuntungan menjadi rekanan pengusaha. Di wilayah sekitar salah satu lokasi pabrik-pabrik beras premium tersebut (wilayah Sragen), sudah mulai muncul segmentasi petani yang dianggap sebagai penyetor pabrik (atas dasar standar mutu gabah) dengan petani non-penyetor.

(3) Pengusaha melihat peluang adanya teknologi pendukung penciptaan kualitas beras premium. Teknologi pencipta beras berkualitas premium bisa diperoleh dari alat dan mesin pemproses beras impor maupun dalam negeri, yang jangan lupa bahwa produk dalam negeri biasanya hasil Litbang pemerintah yang pelaku dan kegiatannya didanai oleh anggaran negara. Di sinilah yang perlu dilihat melalui kacamata moral dan etika pengusaha, karena produk tersebut sebetulnya untuk membantu peningkatan kesejahteraan petani produsen beras langsung kepada konsumen bukan melalui perantaraan pedagang seperti yang terjadi saat ini. Kepemilikan teknologi kualitas beras premium di tingkat petani kadang kala berasal dari bantuan pemerintah untuk kesejahteraan sesama petani.

(4) Pengusaha hanya melihat faktor selisih harga pembelian gabah antara pembelian oleh pemerintah dengan dirinya dan dijual dalam bentuk beras berkualitas premium. Seandainya pengusaha berniat baik secara total terhadap peningkatan kesejahteraan petani, tentunya bukan hanya memberikan keuntungan dalam bentuk selisih harga gabah antara pembelian pemerintah (Rp3.700 per kilogram) dengan dari pengusaha (Rp4.900 per kilogram). Selisih harga sebesar Rp1.200/kg tidak sebanding dengan biaya tunggu petani selama 3 bulan (tanam s/d panen).

Nilai selisih harga sebesar Rp400 per kilogram per bulan sangat tidak fleksibel terhadap kebutuhan hidup sehari-hari petani. Demikian pula nilai Rp400 per kilogram per bulan belum termasuk biaya yang sudah dikeluarkan petani untuk membayar harga saprodi.

Oleh karena itu, apabila pengusaha memang ingin menyejahterakan petani, harus membeli gabah antara Rp6.000-Rp8.000 per kilogram, sebab harga beras yang dijual oleh pengusaha antara harga Rp13.000-Rp20.000 per kilogram. Apabila di bawah harga tersebut, berarti pengusaha hanya bersifat sebagai pencari untung (rent seeker) semata.

Pihak petani dalam hal ini harus bersikap:

(1) Keuntungan yang diberikan oleh pihak pengusaha saat ini hanya bersifat sementara dan tidak memberikan keuntungan yang nyata besar atau sebanding dengan jerih payah membudidayakan tanaman padinya.

(2) Petani harus mempertimbangkan keuntungan yang diperoleh dengan luas lahan yang dikerjakan, sarana produksi yang dibeli, lama waktu budi daya, dampak kerugian apabila pabrik tidak mau membeli lagi hasil gabahnya.

(3) Memperkuat kelembagaan di tingkat petani untuk lebih dapat mengoptimalkan pemanfaatan bantuan-bantuan subsidi dari pemerintah bagi kesejahteraan pribadi maupun kelompok. Revitalisasi kelembagaan termasuk juga meningkatkan kemampuan untuk membentuk jejaring usaha bisnis dengan mitra kerja pemerintah yang berkaitan dengan bantuan petani. 

Sikap yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah sebagai aktor never-ending empowerment petani adalah:

(1) Melakukan revitalisasi mesin-mesin penyosoh beras di tingkat petani agar mampu menghasilkan kualitas beras sosoh yang berkelas premium. Beras premium tersebut yang akan dijual kepada pedagang kecil maupun besar sehingga daya tawar produk menjadi tinggi.

(2) Selalu melakukan mendorong dan mendampingi secara intensif agar terbentuk kelembagaan petani yang riil mampu berwirausaha dengan cara melakukan penyuluhan, pelatihan, inkubasi kelompok, menghubungkan bisnis dengan swasta produsen input saprodi, lembaga keuangan penjamin usaha, dll.

(3) Meningkatkan dan mengintensifkan sosialisasi dampak positif bantuan yang sudah diberikan sampai saat ini. Salah satu contoh dampak bantuan alat dan mesin pertanian kepada petani yang pernah penulis analisis adalah:

a. menghemat penggunaan tenaga kerja dengan perbandingan untuk usaha tani padi per hektare (olah tanah, panen, dll.) di Sulsel dan wilayah Pantura Jawa sebesar 103 (manually) dibanding 32 (fully mechanized) atau -71 HOK;

b. meningkatkan produktivitas padi sebesar 2.035 kilogram per hektare (33,83 persen) apabila menggunakan cara tanam Jajar Legowo yang ditanam pindah dengan mesin Transplanter jarwo 2:1;

c. menurunkan susut hasil panen sekitar 10,89 persen dengan menggunakan mesin combine harvester;

d. meningkatkan efisiensi penggunaan input sebesar 11,94 persen akibat pengolahan tanah, penyiangan, dan pengendalian hama yang lebih efektif dan efisien;

e. menghemat biaya kerja (olah tanah-semai s/d tanam-penyiangan-panen) sebesar Rp2,2 juta atau -30,9 persen dibanding secara manual;

f. membuka peluang kerja tenaga petani muda untuk terlibat dalam kegiatan mekanisasi padi mulai sebagai operator, mendirikan bengkel-bengkel jasa pemeliharaan dan perbaikan alat mesin pertanian, dan bahkan menjadi agen suku cadangnya.

Uraian di atas baru dalam hal bantuan alat dan mesin pertanian, belum lagi dampak positif (material dan sosial) yang lain. Oleh karena itu, nyata terlihat bahwa pergunjingan beras yang terjadi saat ini merupakan fenomena keributan antara pihak pencari untung (rent seeker) semata dengan pihak never ending empowerment, yaitu pemerintah.

Bagi masyarakat yang memosisikan diri sebagai pendukung masing-masing pihak, akan sah-sah saja, namun harus melihat kenyataan yang sudah ada. Berbisnis untuk mencari untung memang tujuan utama pedagang, tetapi berbisnis secara menguntungkan pihak penjual (bukan sekadar mencari untung) sekaligus pula membangun persaudaraan adalah tindakan lebih mulia. Istilah orang Jawa bagi pedagang yang sekadar mencari keuntungan semata dikatakan sebagai “bener tapi ora pener” (benar tetapi tidak semestinya)" dan sebaiknya memilih jalan “luwih apik tuno satak tapi bali sanak” (lebih baik sedikit merugi tetapi untung persaudaraan).

Pengalaman penulis sendiri pernah membeli beras bermerek yang sedang diperdebatkan (pada saat produk tersebut pertama kali keluar di Swalayan Giant-BSD) karena tertarik dengan keterangannya "pulen dan wangi". Ternyata setelah dimasak dengan rice cooker, tidak memunculkan kedua sifat seperti yang tertulis dalam kantong kemasannya. Akhirnya, muncul keputusan dari penulis untuk "ora ono sanak" bagi merek tersebut. Semoga menjadi pembelajaran kita semua.

Tags:

Beras MaknyussNever Ending EmpowermentOpini