logo rilis

Pembelaan Tim Ridwan Kamil soal Pemakaian Fasilitas Negara
Kontributor

31 Maret 2018, 01:08 WIB
Pembelaan Tim Ridwan Kamil soal Pemakaian Fasilitas Negara
Calon Gubernur Jabar, Ridwan Kamil (kaus hijau) menaiki kendaaran operasional Pemerintah Desa Pinara bernopol E 2254 Y saat akan menuju lokasi longsor di Desa Pinara, Kecamatan Ciniru, Kabupaten Kuningan, Jabar, Senin (26/3/2018).? FOTO: RILIS.ID/Arman Putra

RILIS.ID, Bandung— Calon Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, diduga menggunakan fasilitas negara saat kampanye Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar di Desa Pinara, Kecamatan Ciniru, Kabupaten Kuningan, Senin (26/3/2018).‎ Hal tersebut sesuai foto yang beredar luas.

Namun, kata Wakil Ketua Tim Pemenangan Ridwan-Uu Ruzhanul Ulum, Arfi Rafnialdi, pemakaian kendaran pelat merah tersebut tak sengaja. Dia menyebut, penggunaan motor milik pemerintah desa setempat di luar agenda kampanye kala Ridwan mengunjungi korban longsor.

"Pada kesempatan tersebut, tengah meninjau ke lokasi pengungsian korban bencana longsor di Desa Pinara, Kecamatan Ciniru, Kabupaten Kuningan," ujarnya dalam siaran pers yang diterima rilis.id di Bandung, Jabar, Jumat (30/3/2018).

Baca: Ridwan Kamil Minta Kader Sampaikan 'Rindu' ke Masyarakat

Setelah mengunjungi pengungsian, lanjut Arfi, Ridwan berencana meninjau lokasi longsor. Mengingat akses yang sulit ditempuh roda empat dengan jarak tiga kilometer, sehingga akhirnya memakai roda dua berpelat nomor E 2254 Y.

"Untuk mencapai lokasi, kendaraan roda dua lebih memungkinkan dibandingkan roda empat, mengingat lebar dan kondisi jalan yang terbatas," jelasnya.

"Warga dan aparat pemerintah desa setempat yang tengah berada di pengungsian, berinisiatif menawarkan diri untuk  mengantar Ridwan Kamil beserta rombongan ke lokasi peruntukan lahan relokasi. Pertimbangannya, karena mereka mengetahui lokasi dan medan," imbuh dia.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jabar, Yusuf Kurnia, menyatakan, aktivitas kampanye dalam bentuk apapun dilarang menggunakan fasilitas negara. Sebab, melanggar Pasal 69 Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada).

"Yang pasti, mah, enggak boleh menggunakan fasilitas negara. Kalau di undang-undang, dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah untuk berkampanye," tutup Yusuf.

Baca: Survei SMRC: Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Unggul Jauh

Editor:


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)