Home » Inspirasi » Opini

Pembangunan Sosial yang Menyejahterakan

print this page Selasa, 17/10/2017 | 18:06

Oleh Qomaruddin, SE, M. Kesos
Alumni Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UI dan Staf Ahli DPR RI

KATA “pembangunan” yang banyak dipikirkan orang pada umumnya adalah usaha atau proses perubahan untuk memajukan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik, khususnya tentang perubahan yang bersifat material. Sehingga, pembangunan sering kali diartikan sebagai kemajuan di bidang ekonomi dan infrastruktur.

Namun, tidak semua masyarakat memiliki pandangan yang sama tentang kata pembangunan. Bagi masyarakat marginal atau rakyat kecil, pembangunan adalah sebuah malapetaka. Bagaimana tidak, dengan alasan pembangunan, banyak masyarakat yang tergusur dan hilang mata pencariannya. Demi pembangunan juga, banyak masyarakat yang teralienasi karena ketidakberdayaannya. 

Akan tetapi, tidak sedikit juga yang mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur adalah sebuah usaha kemajuan pembangunan. Meski kita tahu, pembangunan tersebut justru berbanding terbalik dengan jumlah kemiskinan, bahkan jumlah rentan untuk menjadi miskin. Kadang pula pembangunan dikatakan baik jika ekonomi makro mengalami peningkatan, kendati tidak sejalan dengan pendapatan per kapita, sehingga kata pembangunan menjadi sumir artinya.

Banyak ahli membuat ukuran untuk mempermudah mengartikan sebuah keberhasilan pembangunan; semisal, mengukur pembangunan dengan produktivitas masyarakat atau negara setiap tahunnya atau dalam bahasa teknisnya Produksi Nasional Bruto (PNB) dan Produk Domestik Bruto (PDB).  Pembangunan juga bisa diukur dengan PQLI (Physical Quality of Life Index), teori yang diperkenalkan oleh Moris. Teori ini untuk mengukur tiga indikator: 1) harapan hidup setelah satu tahun; 2) jumlah kematian bayi; dan 3) potensi buta dan melek huruf. Atau pembangunan juga bisa diukur dengan indeks gini. Tapi semua teori itu hanya mengukur bukan variabel besar untuk bisa mengantar pembangunan pada kesejahteraan sosial.

Pembangunan yang terfokus pada infrastruktur tidak juga mutlak memberikan impact pada kesejahteraan, sebab korelasi infrastruktur jauh dari kesejahteraan sosial. Karena kebutuhan mendasar masyarakat berbeda-beda, kebutuhan tersebut tidak bisa semua dijawab dengan infrastruktur. Untuk itu, perlu ada terobosan agar bisa menjawab kemiskinan secara lebih baik, tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur.

Data yang dirilis oleh Kementerian Keuangan bahwa anggaran infrastruktur pada 2017 meningkat mencapai Rp387 triliun atau 18,6 persen dari Rp2.080 triliun. Anggaran yang begitu fantastik. Namun, pertanyaan besarnya adalah apakah dengan postur anggaran tersebut mampu menyejahterakan masyarakat atau malah menjadi beban  anggaran keuangan negara. Karena pembangunan infrastruktur, baik jalan trans, jalan tol, pelabuhan, ataupun bandara pasti proses pengerjaannya mengunakan sistem multiyear (tahun jamak). Ini yang dimaksud membebani. Sehingga wajar jika angka kemiskinan masih bertengger di angka 10,9 persen, belum ditambah angka pengangguran dan angka rentan miskin. Artinya, kemiskinan tidak bisa diselesaikan hanya dengan pembangunan infrastruktur. Menurut Chambers, kemiskinan disebabkan karena kondisi kerentanan (vulnerability) dan karena masyarakat yang tidak berdaya (powerless). Maka itu, kondisi ketidakberdayaan dan kerentanan dalam fenomena kemiskinan hanya dapat ditangani melalui upaya pemberdayaan (empowerment), bukan dijawab dengan pembangunan infrastruktur.

Mungkin tidak ada salahnya jika kita menengok sebentar tentang pembangunan yang ditawarkan oleh James Midgley. Bagi Midgley, pembangunan yang masih menyisakan kemiskinan dan pengangguran yang signifikan dianggap sebagai pembangunan yang terdistorsi. Pembangunan yang terdistorsi adalah pembangunan infrastruktur, ekonomi yang tidak sejalan dengan pembangunan sosial. Hal tersebut terjadi karena gagalnya pemerintah dalam mengharmoniskan pembangunan ekonomi dengan pembangunan sosial, sehingga tidak mampu menjangkau kebutuhan masyarakat keseluruhan.

Kebanyakan yang dilakukan oleh negara maju atau berkembang, pembangunan hanya didominasi dengan pendekatan “residual” dan “institusional”. Pendekatan residual merekomendasikan bahwa sumber-sumber terbatas yang ada ditargetkan kepada lapisan masyarakat paling membutuhkan, sedangkan pendekatan institusional lebih menekankan pada keterlibatan besar pemerintahan semua pada aspek kesejahteraan sosial. Kedua pendekatan ini menempatkan intervensi sosial sebagai subordinat. Untuk itu, pembangunan sosial menjadi jawaban atas kedua pendekatan. Dengan pembangunan sosial, maka intervensi sosial dan keterlibatan masyarakat secara aktif akan terjadi, sehingga potensi-potensi masyarakat bisa diberdayakan dan mereka bisa secara aktif menentukan sebuah perubahan.

Pembangunan sosial sendiri merupakan sebuah proses perubahan sosial yang terencana, yang didesain untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat menyeluruh dengan menggabungkan proses pembangunan ekonomi yang dinamis. Harmonisasi antara pembangunan ekonomi dengan pembangunan sosial penting agar ekonomi bisa tumbuh dan berdaya. Pertumbuhan ekonomi tersebut karena adanya intervensi sosial pada komunitas maupun masyarakat. Bisa dikatakan, terwujudnya kesejahteraan sosial bukan lantaran program charity (amal), tapi karena teberdayanya potensi-potensi masyarakat secara mandiri.

Pembangunan sosial merupakan bagian pembangunan alternatif, dengan prinsip menempatkan manusia bukan sekadar sebagai subjek, tapi juga menjadi aktor yang dapat menentukan tujuan, mengendalikan sumber daya, serta menggerakkan proses-proses yang memengaruhi kehidupan. Hal seperti itulah yang dapat mendorong terwujudnya economic self sufficiency (kemandirian ekonomi). Maka itu, pembangunan tidak hanya terbatas pada pembangunan kuantitas infrastruktur, tapi yang lebih penting adalah pemberdayaan yang memberi dampak pada kesejahteran masyarakat secara mandiri.

Mungkin, pemerintah lemah dalam menjalankan pembangunan sosial, sehingga program pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran tidak optimal untuk dilakukan. Untuk itu, pembangunan sosial bisa menjadi salah satu alternatif demi menyejahterakan masyarakat.

Tags:

Pembangunan SosialKesejahteraan MasyarakatOpini

loading...