logo rilis
Pembangunan Infrastruktur, Wujud Keadilan Sosial bagi Rakyat
Kontributor
Elvi R
22 Mei 2018, 10:23 WIB
Pembangunan Infrastruktur, Wujud Keadilan Sosial bagi Rakyat
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. FOTO: Humas PUPR

RILIS.ID, Jakarta— Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan ada dua fokus utama Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla yakni pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia Indonesia. Hal tersebut bertujuan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pemerataan pembangunan dan memacu pertumbuhan ekonomi. 

“Pada tahun pertama hingga keempat (2015-2018), titik berat pada pembangunan infrastruktur. Tahun kelima dan selanjutnya fokus pada pembangunan SDM dimana perencanaan programnya sudah dilakukan tahun ini,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono baru-baru ini, di Universitas Swadaya Gunung Jati (Uswagati). 

Menurutnya, ketersediaan infrastruktur sangat penting mendukung daya saing nasional, di antaranya melalui ekspor produk Indonesia dengan semakin efisiennya biaya logistik. Infrastruktur juga berperan meningkatkan investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. 

“Untuk meningkatkan konektivitas, Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla (2015-2019) insyaAllah, akan menyelesaikan pembangunan jalan tol baru sepanjang 1.852 kilometer. Sebelumnya kita hanya memiliki 870 kilometer jalan tol yang dibangun sejak Tol Jagorawi hingga akhir 2014,” jelasnya. 

Di Provinsi Jawa Barat, lanjut Basuki, dari total anggaran Kementerian PUPR 2018 sebesar Rp108 triliun, alokasi anggaran pembangunan infrastruktur di provinsi ini mencapai Rp5,4 triliun. 

Sebagai provinsi yang menjadi lumbung pangan nasional, anggaran bidang sumber daya air terbesar yakni Rp3,02 triliun. Di antaranya membangun Daerah Irigasi (DI) Leuwigoong, Rengrang dan Rentang yang akan meningkatkan Indek Pertanaman (IP) menjadi 250 persen. 

DI Leuwigoong di Kabupaten Garut seluas 5.131 hektar saat ini progresnya sudah 94 persen. DI Rengrang di Kabupaten Sumedang seluas 3.819 hektar progresnya mencapai 45 persen dan DI Rentang yang akan mengairi areal Kabupaten Majalengka, Cirebon, Indramayu seluas 87.840 hektar dengan progres pembangunan mencapai 90 persen. 

Kementerian PUPR melalui Ditjen Sumber Daya Air juga tengah menyelesaikan pembangunan Bendungan Kuningan di Jawa Barat dengan kapasitas tampung 25 juta meter kubik. Manfaat bendungan ini untuk irigasi seluas 1.000 hektar di Kabupaten Kuningan dan 2.000 hektar di Brebes. Selain itu sebagai sumber air baku sebesar 300 liter per detik dan potensi pembangkit listrik 0,5 mega watt dengan progres konstruksinya sudah 80 persen. 

Selain bendungan dan irigasi juga dilakukan Pengembangan dan Rehabilitasi Permukaan, Rawa dan Tambak, Pengendali Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai sepanjang 23,4 kilometer, Pengelolaan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya (4 Bendungan, 11 embung dibangun, 8 embung direhabilitasi, Penyediaan dan Pengelolaan Air tanah dan Air Baku (56 titik).

Untuk alokasi anggaran Bidang Bina Marga sebesar Rp1,47 Triliun utamanya untuk pemeliharaan rutin dan rehabilitasi Jalan dan jembatan. Selain itu juga dilakukan pelebaran jalan menuju standar sepanjang 26,9 kilometer, pembangunan jalan baru 1,3 kilometer.

Anggaran bidang Cipta Karya sebesar Rp656 miliar yang difokuskan untuk penataan kawasan permukiman, pengembangan sistem air minum dan padat karya pembangunan jalan produksi, Kotaku (Kota Tanpa Kumuh), Sanimas dan Pamsimas. 

Bidang penyediaan perumahan, alokasi anggaran di Jawa Barat sebesar Rp312 miliar yang difokuskan untuk penyediaan perumahan berupa Rusun, Rusus dan rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah seperti nelayan. 

Turut mendampingi Menteri PUPR yakni Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung Bob Arthur Lambogia dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. 


500
komentar (0)