Home » Fokus

Pekerjaan yang Paling Enak di Dunia

print this page Selasa, 2/1/2018 | 17:02

ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza.

"PEKERJAAN paling enak di dunia adalah menjadi anggota DPR." Bukan satu atau dua kali saja pernyataan itu diungkapkan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, acap kali mengatakannya di berbagai forum. Di sela-sela sambutan atau paparan sebagai keynote speach.

Sebagai mantan anggota dewan, menurutnya, profesi tersebut sungguh mengasyikan. Pertama, gajinya besar. Ketika ia pensiun di 2014, pendapatan diterimanya sebesar Rp240 juta. Entah, berapa yang sekarang. Kedua, memiliki kebebasan mengkritik.

"Bisa maki-maki pemerintah. Kemudian, bisa bertanya, lalu langsung ditinggal pergi. Bicara kepada media juga enak, dan gajinya paling gede," kata Tjahjo di Ancol Jakarta pada Agustus lalu.

Jika benar demikian, harusnya para anggota dewan ini punya level berpikir sebagai seorang negarawan. Sebab, mereka yang katanya mewakili rakyat, tak perlu pusing lagi dengan urusan dunia.

"Sejauh ini saya belum melihat indikasi kenegarawanannya (anggota DPR)," kata Pengamat Politik Universitas Airlangga (Unair), Suko Widodo.

Menurut dia, gaji dewan yang besar itu harusnya sebanding dengan kinerja dan kualitas mereka. Sayangnya, tidak demikian. Merujuk data yang dihimpun oleh WikiDPR, kehadiran anggota fraksi DPR selama rapat paripurna DPR RI 2017 mengalami penurunan dibandingkan 2016. 

Pada 2017 mencapai 41,43 persen, sedangkan 2016 sebesar 48,75 persen. Rata-rata anggota fraksi DPR yang hadir dalam rapat sidang paripurna selama 2017, sebanyak 232 dari 560 anggota. Tidak sampai separuhnya.

Belum lagi soal target kinerja, khususnya di bidang legislasi. Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang, mencatat hingga akhir masa sidang DPR tahun 2017, badan legislatif (Baleg) hanya mengesahkan enam rancangan undang-undang (RUU) prioritas. 

Padahal, tahun ini terdapat 52 rancangan beleid yang masuk program legislasi nasional prioritas. Di samping enam UU itu, ada 11 peraturan lainnya yang disahkan, namun dianggap kategori kumulatif terbuka. Artinya, tak perlu rancangan, atau pembahasan bertele-tele.

"Tahun 2017 seharusnya menjadi momen puncak DPR menghasilkan karya terbaik, tapi faktanya tidak," tambah dia.

Menurut dia, kinerja DPR pada tahun-tahun mendatang sulit untuk membuahkan hasil lebih baik, mengingat pada 2018 - 2019 adalah tahun politik. Para anggota dewan akan sibuk dengan urusan kampanye, sehingga konsentrasi mereka akan terpecah, antara mengurus legislasi dan pemilu.

Yunarto Wijaya, pengamat dari Charta Politika Indonesia menilai DPR mempunyai perencanaan RUU yang tak masuk akal sehingga sulit bagi mereka memenuhi target legislasi undang-undang (UU)

"Ada juga budaya titip absen yang kerap mempengaruhi kinerja DPR," kata Yunarto kepada wartawan.

Kemudian, partai politik (parpol) juga tak menyusun key performance indicator (KPI) dalam mekanisme kerjanya. Hal ini membuat DPR tak berhasil menjalankan fungsinya secara maksimal.

Karena itu, butuh pembenahan secara komprehensif. Misal, seorang anggota yang menjabat di Baleg, tak perlu menduduki jabatan double di komisi sehingga pembuatan UU bisa diakselerasi dengan baik. (bersambung)

Baca juga:
Hiruk Pikuk Mereka Yang Terhormat (bag. 1)

Drama Berepisode di Gelanggang Paripurna (bag. 2)

Pekerjaan yang Paling Enak di Dunia (bag. 3)

Mereka yang Tersandera Kepentingan (bag. 4)

Masalah yang juga Menjadi Beban Pemerintah (bag. 5)

Penulis Afid Baroroh
Editor Andi Mohammad Ikhbal

Tags:

DPR 2017Gaji DPR RIProglenasPartai politikSidang paripurna DPR 2017