logo rilis

Pejabatnya Dicokok KPK, Kemenkeu Diminta Reformasi Internal
Kontributor
Tari Oktaviani
07 Mei 2018, 12:52 WIB
Pejabatnya Dicokok KPK, Kemenkeu Diminta Reformasi Internal
Gedung Kemenkeu. ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Kementerian Keuangan diminta melakukan reformasi internal pascatertangkapnya Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Ditjen Perimbangan Keuangan, Yaya Purnomo, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Disarankan Kemenkeu dibagi menjadi dua instansi

"Kemenkeu harus direformasi dengan cara membagi dua lembaga. Artinya, harus dipisah antara penerimaan dan belanja, seperti bagi-bagi DAK (Dana Alokasi Khusus) atau DAU (Dana Alokasi Umum)," ujar Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, kepada rilis.id di Jakarta, Senin (7/5/2018).

Jika masih digabung dalam satu lembaga, dirinya berkeyakinan, kecurangan atau praktik korupsi masih akan terjadi. "Kemenkau akan dinilai publik sebagai 'ladang korupsi'," ucap mantan Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) ini.

Di sisi lain, Uchok meminta KPK memperluas kasus dugaan suap yang menjerat Yaya tersebut. Sebab, diduga ada indikasi kongkaliong antara pejabat satu dengan pejabat lainnya di Kemenkeu, sehingga terkesan saling menutupi aib masing-masing. 

"Kasus yang di Kemenkeu itu harus diperluas. Jangan ada pihak pejabat Kemenkeu yang 'cuci tangan'. KPK harus menelusuri. Ya, enggak mungkin Kepala Seksi berani main sendirian kayak gitu," tuntasnya.

KPK menetapkan Anggota Komisi XI DPR RI asal Fraksi Partai Demokrat, Amin Santono, sebagai tersangka kasus dugaan suap. Ketiga pihak lainnya juga menyandang status sama. Mereka adalah Yaya Purnomo, pihak swasta Eka Kamaludin, serta Pemkab Sumedang Ahmad Ghiast.

"Setelah melakukan pemeriksaan 1x24 jam dilanjutkan gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Anggota DPR RI secara bersama-sama terkait usulan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada RAPBN-P TA 2018. KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan empat orang tersangka," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang.

Diduga ada penerimaan Rp500 juta, bagian dari tujuh persen komitmen fee yang dijanjikan dari dua proyek di Pemkab Sumedang senilal total sekitar Rp25 miliar. Jika dihitung, komitmen fee diperkirakan sekitar Rp1,7 miliar.

Menurut Saut, sebanyak Rp400 juta diberikan kontraktor Pemkab Sumedang, Ahmad Ghiast (AG), kepada Amin Santono (AMS) sebelum operasi tangkap tangan, 4 Mei. Sisanya, diberikan kepada pihak swasta lainnya, Eka Kamaludin (EKK), melalui transfer. Sumber dananya, diduga berasal dari para kontraktor di lingkungan Pemkab Sumedang.

"AG diduga berperan sebagai koordinator dan pengepul dana untuk memenuhi permintaan AMS," ungkap dia. Kedua proyek berada di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Pemkab Sumedang Rp4 miliar serta di Dinas PUPR Sumedang Rp21,850 miliar.

Sebagai pihak yang diduga penerima, AMS, EKK, dan YP, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pldana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan pihak pemberi, AG, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor:


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)