logo rilis

PDIP: Pembentukan Koopssusgab Tak Perlu Tunggu Revisi UU Terorisme
Kontributor
Zul Sikumbang
17 Mei 2018, 13:32 WIB
PDIP: Pembentukan Koopssusgab Tak Perlu Tunggu Revisi UU Terorisme
ILUSTRASI: RILIS.ID

RILIS.ID, Jakarta— Anggota Komisi I DPR RI Evita Nursanty mengatakan, pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) adalah bentuk bantuan TNI kepada Polri.

Karena itu, menurutnya, bila memang TNI ingin membentuknya, tak perlu menunggu revisi Undang-Undang Terorisme, cukup menyesuaikannya dengan UU TNI.

"Pandangan saya pribadi, Koopssusgab bagus sekali disiapkan sebagai bentuk bantuan dari TNI kepada Polri. Tapi, soal penggunaannya harus tetap mengacu kepada UU 34/2004 soal TNI, terutama Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Kecuali ada keputusan lain dalam revisi UU Teroris," kata Evita di Jakarta, Kamis (17/5/201

Pembentukan Koopssusgab sangat baik dan siap bergerak saat dibutuhkan. "Ini menjadi domainnya Panglima TNI yang nanti akan berkoordinasi dengan Kapolri bilamana sewaktu-waktu dibutuhkan. Kita ingat ancaman itu bisa punya skala yang lebih kecil hingga besar yang membutuhkan kesiapan dalam waktu yang cepat, dalam hal ini Koopssusgab TNI bisa membantu," kata politisi PDI Perjuangan itu.

Diakuinya, pembentukkan Koopssusgab tidak perlu menunggu revisi UU Terorisme karena sudah dibentuk zaman Moeldoko saat jadi Panglima TNI. 

"Jadi wewenangnya ada di Panglima TNI, karena ini kan soal internal atau gabungan pasukan TNI," sebut Evita.

Senada, Anggota DPD RI, Nofi Chandra menyebutkan, keberadaan Koopssusgab bentukan Moeldoko sangat membantu dalam melakukan pemberantasan terorisme. 

"Tapi harus ada penjelasan wewenang/koordinasi antara TNI dan Polri tanpa harus revisi UU Terorisme. Leading sector tetap di Polri karena sifatnya membantu tugas yang selama ini dilakukan Polri," kata Nofi.

Editor:


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)