Home » Elektoral

PDIP Bidik TPP Kemendes, Pengamat: Sangat Politis

print this page Selasa, 17/10/2017 | 18:06

Penggalan surat instruksi yang dikeluarkan DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kepada pengurusnya di tingkat DPD dan DPC agar berpartisipasi dalam program TPP Kemendes PDTT. FOTO: Istimewa

RILIS.ID, Jakarta– Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menginstruksikan pengurusnya di daerah, agar kader-kader banteng melamar Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Menurut pengamat pedesaan Suwaib Amiruddin, instruksi PDIP tersebut sangat politis dan diduga terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 serta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

"Itu memang hawa-hawanya bisa terjadi ke sana, karena menjelang verifikasi partai, pencalegan," ujarnya saat dihubungi rilis.id di Jakarta, Kamis (31/8/2017).

Apalagi, kata pendiri Suwaib Amiruddin Foundation (ASF), lembaga nirlaba yang fokus pada pengembangan desa itu, 75 persen wilayah Indonesia merupakan pedesaan.

Hal ini, membuat pedesaan begitu strategis bagi partai politik (parpol) dalam mendulang suara pada kontestasi 'kotak suara'.

Terlebih ketika kader parpol yang bergerak dan mempolitisasi program pemerintah. "Bisa saja terjadi seperi itu," ucap akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang ini. 

Karenanya, peraih gelar doktor Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung itu meminta Kemendes tegas dalam menjalankan aturan terkait rekrutmen TPP. "Jangan sampai dipolitisasi," pungkas Suwaib.

Dalam rangka memenuhi kekosongan TPP di berbagai daerah dari tingkat desa hingga kabupaten, Kemendes PDTT mengadakan rekrutmen untuk sembilan posisi.

Rekrutmen yang dilakukan dalam jaringan (daring) tersebut dibuka sejak 26-31 Agustus 2017. Jumlah TPP yang dibutuhkan 13.053 orang. 

PDIP pun menginstruksikan pengurusnya di daerah untuk berpartisipasi. Itu sesuai surat Nomor 3200/IN/DPP/VIII/2017 tertanggal 28 Agustus serta ditandatangani Ketua Djarot Syaiful Hidajat dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.

Namun, berdasarkan penelusuran rilis.id di situs resmi Kemendes PDTT terkait rekruitmen TPP, ternyata bertentangan dengan salah satu syarat yang ditentukan.

Dari sembilan klasifikasi TPP yang ditawarkan Kemendes PDTT, secara tegas seluruhnya mensyaratkan para pendaftar bukan pengurus parpol manapun dan/atau terlibat dalam kegiatan partai.

Adapun ke-9 klasifikasi tenaga profesional yang dibuka oleh Kemendes adalah Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP), Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI), Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa (TA-PMD).

Kemudian, Tenaga Ahli Infrastruktur Desa (TA-ID), Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif (TA-PP), Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa (TA-PED), Tenaga Ahli Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TA-TTG), dan Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar (TA-PSD).

Penulis Fatah H Sidik
Editor Sukarjito

Tags:

KemendesPDIPPilkada 2018Pemilu 2019Pendamping Desa