Home » Peristiwa » Nasional

PDIP Bidik TPP Kemendes, Jokowi Diminta Bersikap

print this page Selasa, 17/10/2017 | 18:06

RILIS.ID, Jakarta— Presiden Joko Widodo diminta bersikap soal instruksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kepada mendaftar mengikuti rekrutmen Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

"Harusnya Jokowi sebagai Presiden, harus menyampaikan Kementerian supaya jangan melibatkan orang-orang yang terkontaminasi dengan partai politik," ujar pengamat desa Suwaib Amiruddin, kepada rilis.id di Jakarta, Kamis (31/8/2017).

Inisiator Suwaib Amiruddin Foundation (SAF), lembaga nirlaba yang bergerak di sektor pembangunan desa ini menambahkan, sepantasnya TPP diisi orang-orang yang berkompeten dan bukan berasal dari kalangan partai politik (parpol).

"Karena profesional, maka standarisasinya berdasakan keahlian, berdasarkan ilmu, berdasarkan pendidikan. Itu yang disebut profesional," jelasnya.

Dengan adanya orang-orang non-parpol atau partisipan partai, kata Suwaib, maka TPP dapat bekerja sebagaimana tugas yang diamanatkan kepadanya, bukan justru mencari keuntungan demi kelompoknya.

"Jadi, syarat yang paling utama adalah integritasnya. Tentu apa yang diperbuat dan apa dia yang harus lakukan, itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada," tandas akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang ini.

Dalam rangka memenuhi kekosongan TPP di berbagai daerah dari tingkat desa hingga kabupaten, Kemendes PDTT mengadakan rekrutmen untuk sembilan posisi.

Rekrutmen yang dilakukan dalam jaringan (daring) tersebut dibuka sejak 26-31 Agustus 2017. Jumlah TPP yang dibutuhkan 13.053 orang. 

PDIP pun menginstruksikan pengurusnya di daerah untuk berpartisipasi. Itu sesuai surat Nomor 3200/IN/DPP/VIII/2017 tertanggal 28 Agustus serta ditandatangani Ketua Djarot Syaiful Hidajat dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.

Namun, berdasarkan penelusuran rilis.id di situs resmi Kemendes PDTT terkait rekruitmen TPP, ternyata bertentangan dengan salah satu syarat yang ditentukan.

Dari sembilan klasifikasi TPP yang ditawarkan Kemendes PDTT, secara tegas seluruhnya mensyaratkan para pendaftar bukan pengurus parpol manapun dan/atau terlibat dalam kegiatan partai.

Adapun ke-9 klasifikasi tenaga profesional yang dibuka oleh Kemendes adalah Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP), Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI), Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa (TA-PMD).

Kemudian, Tenaga Ahli Infrastruktur Desa (TA-ID), Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif (TA-PP), Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa (TA-PED), Tenaga Ahli Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TA-TTG), dan Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar (TA-PSD).

Penulis Fatah H Sidik
Editor Sukarjito

Tags:

PDIPPendamping DesaKemendes