logo rilis
PCD Cium Modus Baru Kecurangan Pemilu, Ini Dia
Kontributor
Sukardjito
30 Mei 2018, 07:50 WIB
PCD Cium Modus Baru Kecurangan Pemilu, Ini Dia
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafiz Faza.

RILIS.ID, Jakarta— Paguyuban Caleg Duafa (PCD), mencium adanya indikasi modus baru sedang dirancang untuk kecurangan Pemilu 2019 menyusul, polemik KTP elektronik (e-KTP) yang tercecer di Bogor beberapa waktu lalu. 

Ketua Presidium Paguyuban Caleg Duafa (PCD), Syafti Hidayat, kecurigaan lembaganya itu bukan tana dasar, karena aturan terkini membolehkan pemilih untuk memberikan suara saat 18 April 2019 hanya dengan berdasarkan e-KTP. 

"Dari mulai perencanaan, pembahasan anggaran dan pelaksanaan proyek e-KTP sudah penuh dengan kejanggalan. Sidang korupsi e-KTP menemukan fakta triliunan rupiah APBN menjadi bancakan DPR RI, Kemendagri dan para kontraktor pemenang tender. Bahkan kemarin ditemukan gudang berisi sekitar tujuh juta e-KTP duplikat di Jawa Barat. Ada apa di balik itu?" kata Syafti dalam siaran pers yang diterima wartawan, Rabu (30/5/2019).

PCD mendesak KPK dan DPR RI untuk menuntaskan megakorupsi e-KTP dengan cara segera menangkap dan mengadili elite dan politisi busuk yang namanya disebut menerima uang suap dalam berbagai persidangan dan berita media massa. Juga harus dibentuk Panitia Khusus (Pansus) oleh parlemen untuk memanggil Mendagri dan Presiden Jokowi guna membongkar bila ada agenda tersembunyi yang menjadi tanda tanya dan kecurigaan publik. 

"Sangat berbahaya bila sejak awal proyek e-KTP ini memang dirancang tak hanya persoalan bancakan uang semata, pun juga merupakan sebuah kejahatan sistemik merekayasa kemenangan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Ujungnya, negara rusak dan rakyat semakin frustasi krisis kepercayaan terhadap pemimpin. Presiden Jokowi, KPK dan DPR RI tak boleh anggap remeh," terang Ucok ProDEM--sapaan akrabnya.

Rencananya, PCD akan melakukan konsolidasi dengan berbagai kalangan nasionalis dan kekuatan  prodemokrasi untuk menyusun gerakan bersama menuntut penuntasan megakorupsi e-KTP di KPK dan pembentukan Pansus DPR RI. PCD juga akan melakukan berbagai upaya hukum dan politik yang dibutuhkan.

"Ayo bersama kita tegakkan hukum dan jalankan proses menuju Pemilu 2019 yang jujur dan adil. Lawan segala upaya elite dan politisi busuk yang hendak hancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tercinta. Waspada kecurangan Pemilu 2019, tangkap koruptor dan bentuk Pansus e-KTP!" pungkasnya.


500
komentar (0)