logo rilis
PBNU: Lebih Penting RUU Terorisme daripada Koopssusgab
Kontributor
Sukardjito
17 Mei 2018, 08:05 WIB
PBNU: Lebih Penting RUU Terorisme daripada Koopssusgab
ILUSTRASI: RILIS.ID/Dendi Supratman

RILIS.ID, Jakarta— Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Robikin Emhas, menyatakan, Revisi Undang-Undang Anti-terorisme jauh lebih penting daripada pembentukan Komando Operasi Pasukan Khusus Gabungan (Koopssusgab).

"Rencana pembentukan Koopssusgab yang terdiri dari satuan-satuan di TNI untuk menangkal terorisme sebaiknya tidak diteruskan. Kita berharap bahwa DPR dan pemerintah fokus pada Revisi Undang-Undang Anti-Terorisme," katanya di Beijing, Cina, Kamis (17/5/2018).

Menurut dia, UU Anti-terorisme yang berlaku saat ini memiliki banyak kelemahan, di antaranya tidak adanya aturan mengenai tindakan-tindakan pendahuluan terorisme.

"Misalnya ada orang Indonesia yang ikut pelatihan atau bahkan mendukung ISIS atau Al-qaeda di luar negeri. Dia dilatih untuk merakit bom, dicuci otak untuk menjadi tetroris. Namun saat pulang ke Indonesia tidak disentuh oleh hukum kita karena belum ada undang-undangnya," kata pria yang berprofesi sebagai pengacara ini.

NU telah mengusulkan adanya perluasan pengertian mengenai terorisme, termasuk tidakan pendahuluan.

Ia melihat bahwa UU Anti-terorisme yang berlaku saat ini belum mengoptimalkan peran serta intsitusi yang memiliki otoritas tindakan pencegahan.

"Ada BAIS, BIN, di kejaksaan ada intel, di lembaga-lembaga lain juga ada yang tidak diatur dalam undang-undang saat ini. Kami usulkan direvisi agar antarlembaga tersebut tidak menimbulkan egosketoral. Jangan sampai ada yang punya informasi, tapi tidak disampaikan karena yang punya nama dalam penindakan itu institusi tertentu. Ini berbahaya sekali," ujar Robikin yang mendampingi Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj melakukan kunjungan kerja ke berbagai wilayah di daratan Cina itu.

Ia menilai, UU Anti-terorisme masih memberikan kewenangan kepada penegak hukum secara terbatas dalam pemeriksaan dan penahanan.

"Di lain pihak, hak-hak terduga teroris harus dijamin oleh hukum. Misalnya untuk mendapatkan lawyer, menjalankan ibadah. Ini semua belum berimbang," katanya.

Robikin merasa yakin UU Anti-terorisme versi revisi, terutama pada upaya pencegahan atas tindakkan terorisme bisa efektif dilakukan.

Sebelumnya Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan Presiden Joko Widodo sudah mengizinkan pembentukan Koopssusgab untuk memberantas teror.

Koopssusgab merupakan tim antiteror gabungan tiga matra TNI. Pasukan ini berasal dari Sat-81 Gultor Komando Pasukan Khusus milik TNI Angkatan Darat, Detasemen Jalamangkara TNI Angkatan Laut dan Satbravo 90 Komando Pasukan Khas dari TNI Angkatan Udara.

Menurut Moeldoko, Koopssusgab berada di bawah komando Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

"Ini operasi harus dijalankan untuk preventif agar masyarakat merasa tenang. Saat ini terjadi hukum alam, hukum aksi dan reaksi. Begitu teroris melakukan aksi, kita beraksi, kita melakukan aksi, mereka bereaksi," tambah Moeldoko.

Sumber: ANTARA


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)