logo rilis
PBHI Nilai KPK Timpang Usut Kasus Century 
Kontributor
Tari Oktaviani
17 April 2018, 16:13 WIB
PBHI Nilai KPK Timpang Usut Kasus Century 
Wakil Presiden periode 2009-2014, Boediono. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma13

RILIS.ID, Jakarta— Koordinator Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Julius Ibrani menilai, ada ketimpangan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut kasus bank Century.

Bentuk ketimpangan tersebut, seperti pejabat negara lainnya tak kunjung diproses oleh penyidik KPK.

"Yang lebih fundamental lagi buat KPK adalah mengenai penyelesaian kasus korupsi Bank Century itu sendiri yang timpang dan hanya 'sebelah' saja," katanya di  Jakarta, Selasa (17/4/2018).

Padahal, kata Julius, dalam dakwaan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya, sudah terang benderang siapa melakukan apa. 

Dan seharusnya, bukan lagi menjadi alasan KPK untuk tak menemukan pintu masuk, mengusut pihak-pihak lain yang terlibat.

"Jika Bank Century dinyatakan bersalah dan pimpinannya dipidana maka seharusnya dari sisi negara juga turut diproses secara beriringan. Yang terjadi adalah ketimpangan, dimana swasta cepat diproses, lalu dari unsur negara nyaris terhenti," ungkapnya.

Julius juga mempertanyaan langkah KPK yang seolah terhenti di Budi Mulya. 

Padahal, katanya, Budi Mulya tidak mungkin bekerja sendiri dalam mengurus dana talangan Bank Century dan tidak memerlukan persetujuan dari pejabat negara lainnya.

"Pertanyaan ini justru pertanyaan inti yang harus dijawab. Bukan putusan PN Jaksel. Mandek-nya pemeriksaan Kasus Bank Century di unsur negara sudah jadi bukti bahwa ada ketimpangan proses," tegasnya.

Diketahui, Budi Mulya dihukum 15 tahun pidana penjara terkait kasus korupsi atas pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) pada Bank Century. 

Budi Mulya dinilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, dalam pemberian FPJP kepada Bank Century dan penetapan PT. Bank Century sebagai Bank gagal berdampak sistemik. 

Dalam dakwaan Jaksa KPK pada tingkat pertama, Budi Mulya selaku Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang IV Pengelolaan Moneter dan Devisa, didakwa memperkaya diri sebesar Rp1 miliar dari pemberian FPJP Bank Century dan atas penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Tak hanya itu, Budi Mulya juga didakwa memperkaya pemegang saham Bank Century, Hesham Talaat Mohamed Besheer Alwarraq dan Rafat Ali Rizvi, sebesar Rp3,115 miliar. 

Perbuatan Budi dinilai telah memperkaya PT Bank Century sebesar Rp1,581 miliar dan Komisaris PT Bank Century Robert Tantular sebesar Rp2,753 miliar.

Budi Mulya juga diduga menyalahgunakan wewenang secara bersama-sama dengan pejabat Bank Indonesia lainnya dalam dugaan korupsi pemberian FPJP Century, yaitu Boediono selaku Gubernur Bank Indonesia, Miranda Goeltom selaku Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Siti Chalimah Fadjrijah (alm) selaku Deputi Gubernur Bidang 6 Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah, Budi Rochadi (alm) selaku Deputi Gubernur Bidang 7 Sistem Pembayaran, Pengedaran Uang, BPR dan Perkreditan.

Budi Mulya bersama dengan Robert Tantular, Hermanus Hasan dan Muliaman Dharmansyah Hadad selaku Deputi Gubenur Bidang 5 Kebijakan Perbankan/Stabilitas Sistem Keuangan dan selaku Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Hartadi Agus Sarwono selaku Deputi Gubernur Bidang 3 Kebijakan Moneter, dan Ardhayadi Mitroatmodjo selaku Deputi Gubernur Bidang 8 Logistik, Keuangan, Penyelesaian Aset, Sekretariat dan KBI, serta Raden Pardede selaku Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga diduga bersama-sama menyalahgunakan wewenang dalam proses penetapan PT. Bank Century, Tbk sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Namun sampai saat ini KPK hingga baru menjerat Budi Mulya. 

Sementara, beberapa nama lainnya yang disebut dalam dakwaan Budi Mulya masih belum juga diproses KPK. 
 

Editor: Kurniati


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)