logo rilis

Partai Koalisi Ini Malah Dukung Hak Angket Pj Gubernur Jabar
Kontributor
Yayat R Cipasang
19 Juni 2018, 23:20 WIB
Partai Koalisi Ini Malah Dukung Hak Angket Pj Gubernur Jabar
ILUSTRASI: Hafiz

RILIS.ID, Jakarta— Partai NasDem mendukung digulirkan Hak Angket untuk menyelidiki kebijakan pemerintah yang mengangkat Komjen Pol M Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, dan mengoreksi kebijakan tersebut apabila ditemukan penyimpangan.

"Penggunaan hak interpelasi atau angket terbatas tersebut berupa permintaan keterangan dan penyelidikan terbatas untuk tindakan koreksi jika terdapat penyimpangan prosedural administratif," kata Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johny G Plate, di Jakarta, Selasa (19/6/2018).

Dukungan Partai NasDem untuk membentuk Hak Angket, sejalan dengan kebijakan Partai Demokrat, Partai Gerindra dan PKS.

Dia mengatakan pembentukan Hak Angket tersebut selama bertujuan untuk meminta keterangan dan mendapatkan keterangan yang utuh dari pemerintah, maka Fraksi NasDem mendukungnya.

Johny yang juga Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI itu menegaskan partainya menyesalkan keputusan pengangkatan Pj Gubernur Jawa Barat yang menimbulkan kekisruhan politik di wilayah tersebut menjelang pilkada tanggal 27 Juni.

"Kebijakan itu menimbulkan kekisruhan politik jelang pilkada, karena saat ini masyarakat Jabar sedang bersiap memilih pemimpin baru, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota," ujarnya pula.

Menurut dia, kekisruhan politik tersebut seharusnya dapat dihindarkan jika Kementerian Dalam Negeri memperhatikan diskursus politik yang berkembang yaitu arus penolakan cukup intens di awal tahun ini.

Dia mengatakan masih tersedia banyak pejabat setingkat yang bisa mengisi jabatan kosong tersebut dengan masa kerja yang sangat singkat sampai pelantikan gubernur Jabar definitif setelah pelaksanaan pilkada.

"NasDem mengimbau masyarakat Jabar tetap tenang dan menjaga suasana yang kondusif menjelang pemilihan kepala daerah tanggal 27 Juni, dan berharap pilkada berlangsung dengan aman, tertib, dan dengan antusiasme yang tinggi," katanya pula.

Sebelumnya, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI Didik Mukrianto menilai pelantikan Komjen M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat telah melanggar konstitusi, sehingga fraksinya mendorong DPR membentuk Panitia Khusus Hak Angket untuk mengoreksi kebijakan tersebut.

"DPR harus menjadi penyeimbang dan pengawas jalan pemerintahan, kami berpandangan saat yang tepat bagi Fraksi Demokrat DPR RI dan DPR RI menggunakan Hak Angket mengingatkan dan mengkoreksi pemerintah agar tidak terkoreksi oleh rakyat dan sejarah," kata Didik dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Didik menilai setiap kebijakan dan keputusan pemerintah mutlak harus konstitusional dan mendasarkan kepada UU dan aturan yang berlaku.

Menurut dia, ada hal yang cukup serius harus disikapi dan dilakukan koreksi terhadap pemerintah karena diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap undang-undang.

Didik menilai kebijakan tersebut diindikasikan melanggar tiga UU yaitu UU Nomor 5 Tahun 2104 tentang Aparatur Sipil Negara, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Sumber: ANTARA


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)