logo rilis
Paradoks dalam Politik
kontributor kontributor
Mohammad Nasih
03 Januari 2018, 12:36 WIB
Pengajar di Program Pascasarjana Ilmu Politik UI dan FISIP UMJ. Guru Utama di Rumah Perkaderan MONASH INSTITUTE
Paradoks dalam Politik

DIAMIKA politik berpengaruh sangat besar kepada berbagai paradigma, bahkan sampai kepada makna dasar politik itu sendiri. Disebabkan dalam politik yang dominan adalah perebutan kekuasaan, maka kemudian muncul definisi politik sebagai sekadar “siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana?”. Tentang untuk apa politik itu seharusnya digunakan, lepas dari fokus perhatian. 

Padahal, arti paling awal dan dasar politik adalah kota atau negara. Karena makna dasar itu, politik dipahami sebagai segala aktivitas atau usaha untuk menata dan memperbaiki negara. Sedangkan aktivitas yang tidak berorientasi menata atau memperbaiki negara, sesungguhnya bukanlaholeh  politik. Pandangan ini, menyebabkan konotasi negatif menjadi lebih melekat kepada kata politik.

Baca Juga

Senada dengan itu, siyasah yang berarti mengurusi dan mengendalikan negara untuk memberikan kebaikan kepada rakyat, kemudian juga dipahami sebagai sekadar strategi dan taktik untuk melakukan penipuan atau pembohongan dengan cara paling halus. Kecanggihan siasat diukur dengan ketidaksadaran rakyat bahwa mereka telah ditipu, sehingga mereka tidak merasa perlu melakukan tuntutan dan protes, apalagi perlawanan.

Pejabat yang paling pandai melakukan sandiwara dan pencitraan, dianggap politisi yang paling lihai dan canggih. Negara pun kemudian dianggap sebagai penindas dan penghisap. Negara yang demikian itu oleh Thomas Hobbes diidentikkan dengan Leviathan. Yang lolos dari perubahan konotasi dan sifat negatif hanyalah madînah (bahasa Arab: kota, negara-kota). 

Implikasinya kemudian lebih jauh lagi. Muncul pandangan baru yang membedakan antara politikus dengan negarawan. Politikus dianggap jelek sedangkan negarawan dianggap baik. Atau setidaknya menganggap kata politikus berkonotasi netral, terlepas dari orientasi kebaikannya. Karena itulah, muncul istilah politikus-negarawan. Padalah politikus sesungguhnya adalah negarawan itu; negarawan ya politikus itu. Perbedaan antara keduanya sesungguhnya hanyalah sekadar dari mana keduanya berasal. Politikus adalah bahasa Yunani, sedangkan negarawan adalah bahasa Indonesia. 

Implikasi yang kian jauh adalah politik dianggap sebagai medan untuk mereka yang tidak memiliki moral, etika, dan panduan agama. Politisi yang andal dalam kerangka pikir ini adalah mereka yang pandai menjegal dan juga menggunting dalam lipatan. Sedangkan orang-orang yang baik, bermoral, dan memegang teguh panduan agama, jangan sampai memasuki arena politik. Sebab, memasukinya akan menyebabkan mereka berubah menjadi yang sebaliknya. 

Sesungguhnya, seruan untuk tidak memasuki medan politik dilakukan oleh mereka yang jahat, sehingga mereka tidak memilki pesaing atau kompetitor yang bisa menghambat gerak dan langkah mereka untuk mencengkeramkan tengkuk kekuasaan dengan lebih kuat. Sayangnya, pandangan ini dianut juga oleh mayoritas intelektual, terutama karena sebagian besar mereka sudah sekian lama gagal untuk melakukan perebutan kekuasaan. Inilah yang menyebabkan politik menjadi kian parah. 

Paradigma sesat tersebut harus dilawan dan diganti dengan membangun paradigma bahwa yang seharusnya menguasai politik adalah orang-orang baik dengan panduan moral dan etika agama. Hanya merekalah yang akan bisa memperjuangkan nilai-nilai kebaikan untuk mengatur kehidupan warga negara. Kehidupan yang baik warga negara itulah yang sesungguhnya menjadi ukuran keberhasilan negara. Keberhasilan itu tidak akan pernah dicapai apabila politik minus orang baik. Wallahu a’lam bi al-shawab.


#paradigma
#politik
#paradoks
#
#mohammad nasih
500
komentar (0)