logo rilis
Para Wakil Ketua DPRD Lamteng Akui Terima Uang Suap
Kontributor
Tari Oktaviani
21 Mei 2018, 14:34 WIB
Para Wakil Ketua DPRD Lamteng Akui Terima Uang Suap
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Para Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap pinjaman daerah Kabupaten Lamteng dengan terdakwa Bupatinya, Mustafa. Beberapa diantaranya mengakui telah menerima uang dan sudah mengembalikannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Ketua III DPRD Lamteng Joni Hardito yang pertama kali ditanyai oleh hakim mengatakan, dirinya menandatangani rencana pinjaman daerah Kabupaten Lampung Tengah kepada PT Sarana Muti Infrastruktur (Persero) sebesar Rp300 miliar pada tahun anggaran 2018 karena fraksinya, PKS sudah menyetujuinya.

"Karena fraksi sudah setuju kami tanda tangani tanpa syarat dan tanda tangan pertama," katanya dalam sidang di pengadilan tindak pidana korupsi, Jakarta, Senin (21/5/2018).

Namun begitu, ia mengklaim tak tahu-menahu ada dana yang cair apabila dirinya menandatangani persetujuan tersebut. Menurutnya, soal permintaan uang oleh Natalis Sinaga, ia tidak tau detailnya.

Namun, Joni mengaku, telah menerima uang dan telah mengembalikannya kepada KPK sebesar Rp27,5 juta. Ia mulanya mengira uang tersebut adalah hasil kerja kegiatannya di daerah.

"Saya menerima, karena saya ada kegiatan masyarakat tanggal 31 Desember 2017 yang tunai Rp27,5 juta, yang 7 juta dipotong langsung fraksi," katanya.

Wakil Ketua DPRD II Lamteng Riagus Ria juga mengaku telah menerima uang usai penandatanganan rencana pinjaman tersebut. Ia mengaku mendapat uang itu dari Ketua Fraksinya di Gerindra, Ahmad Rosidi.

"Saya kembalikan Rp40 juta, itu uang APBD dapat dari ketua fraksi Ahmad Rosidi diterima 30 November," paparnya.

Tak hanya itu saja, uang juga mengalir ke Ketua F-PDIP Raden Zugiri. Ia menyampaikan pernah menerima uang sebesar Rp65 juta pada bulan November 2017 dari Natalis Sinaga yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Lampung Tengah.

"Yang kami bingung sampai hari ini uang itu uang apa karena pak Ketua (DPRD) bilang pinjaman belum ada," paparnya.

Ia pun mengaku telah mengembalikan uang kepada KPK secara bertahap. "Kembalikan bertahap yang pertama Rp30 juta kemudian Rp 65 juta sesudah itu Rp 60 juta," tuturnya.

Sebelumnya Bupati Lampung Tengah Mustafa sempat melakukan lobi setelah beberapa fraksi di DPRD Lampung Tengah tidak menyetujui rencana pinjaman daerah Kabupaten Lampung Tengah kepada PT Sarana Muti Infrastruktur (Persero) sebesar Rp300 miliar pada tahun anggaran 2018.

Menurut Jaksa KPK Ali Fikri, hanya fraksi PKS saja yang menyetujui pinjaman daerag tersebut. Sedangkan fraksi lainnya seperti fraksi PDIP, fraksi Gerindra, fraksi PKB dan fraksi Golkar menyatakan tidak setuju.

"Terdakwa atas sikap mayoritas fraksi di DPRD Lamteng yang tidak setuju dilakukan pinjaman daerah kepada PT SMI selanjutnya melakukan pertemuan dengan Natalis Sinaga selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lamteng dari fraksi PDIP. Pada pertemuan tersebut terdakwa meminta agar Natalis dan fraksi PDIP menyetujui pinjaman daerah yang dimaksud serta meminta Natalis agar mengajak dan mempengaruhi anggota DPRD fraksi Gerindra dan Demokrat untuk menyetujui pinjaman daerah tersebut," paparnya di pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta, Senin (13/5/2018).

Namun dalam pertemuan itu, Natalis meminta uang pelicin sebesar Rp8 miliar kepada pimpinan DPRD, para Ketua Fraksi DPRD Lamteng, dan para anggota DPRD Lamteng untuk memenuhi permohonan Mustafa itu.

Kemudian Mustafa memerintahkan Taufik Rahman untuk mengumpulkan uang suap dari para rekanan yang akan mengerjakan proyek pemkab pada tahun 2018. Sehingga uang suap pun diberikan kepada para pimpinan DPRD, masing-masing ketua fraksi dan anggota DPRD.

Uang tersebut kemudian diberikan ke sejumlah anggota DPRD Lampung Tengah yakni Wakil Ketua I DPRD Lamteng Natalis Sinaga, Rusliyanto, Achmad Junaidi Sunardi, Ketua F-PDIP Raden Zugiri, Bunyana dan Ketua F-Gerindra Zainuddin.

"Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang sebesar Rp2 miliar; Rp1,5 miliar; Rp1,5 miliar; Rp495 juta; Rp1,2 miliar; Rp1 miliar yang keseluruhannya sejumlah Rp9,6 miliar kepada anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah," kata Jaksa Ali Fikri.

Jaksa meyakini uang tersebut diberikan agar para anggota DPRD menyetujui rencana pinjaman daerah Kabupaten Lampung Tengah kepada PT Sarana Muti Infrastruktur (Persero) sebesar Rp300 miliar pada tahun anggaran 2018 dan agar menandatangani surat pernyataan kesediaan Pimpinan DPRD untuk dilakuk pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil Lampung Tengah dalam hal terjadi gagal bayar.

"Dilakukan dengan cara bahwa guna keperluan pembangunan infrastruktur berupa ruas jalan dan jembatan, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berkeinginan melakukan pinjaman daerah kepada PT SMI yang untuk keperluan tersebut terdakwa selaku Bupati Lamteng kemudian mengirimkan surat kepada Direktur PT SMI perihal intensi untuk pengajuan pinjaman daerah," paparnya.

Akibat perbuatannya, Mustafa didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Editor:


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)