Home » Bisnis

Papua dan Mimika Dapat Jatah 10 Persen Saham Freeport

print this page Jumat, 12/1/2018 | 18:54

FOTO: RILIS.ID/ Ainul Ghurri

RILIS.ID, Jakarta— Pemerintah pusat sepakat memberikan sebagian kepemilikan saham divestasi atas PT Freeport Indonesia (PTFI) kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika sebesar 10 persen. 

Porsi hak atas kepemilikan saham tersebut, sudah meliputi kepentingan masyarakat pemilik hak ulayat dan masyarakat yang terkena dampak permanen.

"Dalam perjanjian ini, Pemprov Papua dan Kabupaten Mimika secara bersama akan memiliki hak atas saham PTFI sebesar 10 persen, sesudah divestasi," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di sela-sela penandatanganan perjanjian saham divestasi, di Jakarta, Jumat (12/1/2018).

Mantan Direktur Pelaksanaan Bank Dunia itu mengaku, perjanjian itu merupakan wujud semangat kebersamaan antara pemerintah pusat, Pemerintah daerah (Pemda) Papua dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam proses pengambilan saham divestasi PTFI.

"Perjanjian ini, salah satu langkah strategis setelah dicapainya pokok-pokok kesepakatan antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia pada 27 Agustus 2017," imbuhnya.

Penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan oleh Pemerintah Pusat meliputi Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo serta Pemprov Papua dan Pemerintah Daerah (Pemda) Papua dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).

Sri Mulyani menuturkan, saat ini pemerintah tengah berupaya melakukan pengambilan saham divestasi atas (PTFI) sebesar 51 persen. Hal itu sesuai komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk transparan, bersih dari segala kepentingan kelompok dan terjaga tata kelolanya di setiap tahapan.

"Pengambilan ini akan dilakukan melalui mekanisme korporasi, sehingga tidak membebani APBN dan APBD, serta menjadi manfaat pembentukan holding BUMN industri pertambangan," tuturnya.

Pemerintah berharap, kepemilikan saham 51 persen saham PTFI oleh Indonesia akan meningkatkan penerimaan negara, mempercepat hilirisasi industri tambang dalam rangka penilaian tambah, meningkatkan kesempatan kerja dan mendorong pembangunan di daerah.

"Pada akhirnya, pengambilan saham tersebut akan memberikan manfaat bagi seluruh komponen bangsa, termasuk masyarakat Papua," katanya.

Untuk itu, keseluruhan proses pengambilan saham divestasi PTFI harus terus dikawal, dengan mengedepankan kepentingan nasional, masyarakat Papua dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam secara transparan dengan tetap menjaga iklim investasi yang kondusif.

"Momentum penandatanganan perjanjian ini, menjadi sejarah penting bagi bangsa Indonesia," tutupnya.

Penulis Ainul Ghurri
Editor Intan Nirmala Sari

Tags:

Saham FreeportKementerian KeuanganSri Mulyani Indrawati