logo rilis

Pantau Pengentasan Kemiskinan, Bappenas Luncurkan SEPAKAT
Kontributor
Elvi R
09 Mei 2018, 12:54 WIB
Pantau Pengentasan Kemiskinan, Bappenas Luncurkan SEPAKAT
Kampung Akuarium Potret Kemiskinan. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas meluncurkan sebuah Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi dan Analisis Kemiskinan Terpadu (SEPAKAT) sebagai sistem yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan yang berdasarkan bukti.

SEPAKAT merupakan salah satu bentuk tindak lanjut dari Peraturan Presiden No. 2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, terkait strategi penanggulangan kemiskinan yang salah poinnya mengarahkan terwujudnya pemanfaatan sistem informasi terpadu yang berpihak kepada masyarakat miskin.

SEPAKAT merupakan hasil pengembangan dari dua alat analisa/system yaitu P3BM Perencanaan, Penganggaran dan Pemantauan Pro-Miskin) dan SIMPADU (Sistem Informasi Terpadu). SEPAKAT juga telah berintegrasi dengan SNAPA (Sub National Proverty Assessment), sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Bank Dunia dengan memanfaatkan data makro dan mikro yang berasal dari BPS, Kemensos, dan Pemerintah Daerah.

Dengan integrasi ketiga sistem tersebut, Pengernbangan SEPAKAT didukung oleh Pemerintah Australia melalui program bilateral KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan) dan Bank Dunia.

Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas Pungky Sumadi mengatakan, salah satu prioritas nasional adalah pengembangan sumberdaya manusia melalui penanggulangan kemiskinan dan perbaikan Iayanan dasar.

"Meskipun tingkat kemiskinan di level nasional telah menurun, namun tingkat penurunan dan tantangan yang dihadapi setiap daerah berbeda beda. Seiring dengan meningkatnya transfer fiskal ke daerah, hal ini memberikan kesempatan dan peranan yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penggulangan kemiskinan di daerahnya," ujar Pungky Sumadi di Jakarta, Rabu (9/5/2018).

Lebih lanjut, Pungky menjelaskan, SEPAKAT dapat membantu pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas penganggaran dan belanja daerah, dikarenakan SEPAKAT merupakan platform yang dapat digunakan semua pemangku kepentingan untuk saling berbagi data dan informasi yang dapat memfokuskan intervensi pada sasaran yang tepat.

"Diharapkan melalui sistem SEPAKAT, belanja pemerintah daerah akan dapat menjadi Iebih efektif dan efisien terkait upaya pengentasan kemiskinan," kata Pungky.

Kehadiran SEPAKAT diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan yang Iebih pro-poor berbasis laman dan bukti (evidence based).

Selain itu, SEPAKAT membantu mendorong terciptanya interaksi antar pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan dalam mengatasi isu isu kemiskinan secara Iebih efektif, inovatif dan tepat sasaran, dalam satu wadah knowledge hub SEPAKAT.

Melalui SEPAKAT, pemerintah daerah akan mampu menghasilkan analisa yang dapat menjadi masukan terkait proses e-Money, 9 Planning, e-Budgeting, serta aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA), sehingga upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dapat lebih tepat sasaran dan tepat guna.

Sebelum diluncurkan, sistem SEPAKAT telah diujicobakan pada dua lokasi percontohan yaitu Kabupaten Pacitan pada 7-9 Maret 2018 dan Kabupaten Bantaeng pada 12-14 Maret 2018, serta telah dilakukan pelatihan bagi tujuh provinsi den delapan kabupaten/kota bertempat di Kota Surabaya pada 20-22 Maret 2018.

Sumber: ANTARA


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)