Home » Peristiwa » Daerah

Pansus Sugar Group Serahkan Rekomendasinya ke Komisi II DPR

print this page Kamis, 7/12/2017 | 20:23

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Sugar Group Companies (SGC) Nopi Marzani (kanan) menyerahkan berkas kepada pimpinan rapat Lukman Edy (kiri) dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Ruang Rapat Komisi II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/12/2017). FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Panitia Khusus Sugar Group Companies (Pansus SGC) DPRD Tulang Bawang, Provinsi Lampung, menyerahkan hasil rekomendasinya ke Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (7/12/2017). Dalam dokumen setebal 12 halaman, terdapat 59 poin terkait hak guna usaha (HGU) PT Sugar Group Company (SGC).

"Laporan Pansus ada 59 poin. Semuanya berdasarkan data-data, keterangan, dan laporan yang masuk ke Pansus," ujar Ketua Pansus SGC, Nopi Marzani, sela Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tersebut, beberapa saat lalu.

Dalam dokumen itu, turut memuat sejarah berdirinya Pansus SGC dan sikap fraksi-fraksi di DPRD Tulang Bawang. Kemudian, pihak-pihak yang diundang, baik yang hadir ataupun tak berkenan memenuhi panggilan.

Pansus SGC diketahui terbentuk dan disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Tulang Bawang, 31 Juli 2017. Pansus dibentuk setelah berulang kali ratusan warga masyarakat dari Kecamatan Gedung Meneng dan Kecamatan Dente Teladas menggeruduk Gedung DPRD Tulang Bawang.

Mereka menuntut hak atas tanah mereka, termasuk hak ulayat, dan kawasan konservasi. Sebab, diduga dicaplok dan masuk dalam HGU perusahaan-perusahaan kelompok usaha PT SGC.

Adapun beberapa poin laporan Pansus SGC ialah:
1. Masyarakat di dua kecamatan dirugikan secara berkelanjutan, karena tak bisa disentuh program yang dilakukan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
2. Program sertifikasi nasional yang dicanangkan pemerintah pusat tak bisa diikuti masyarakat di dua kecamatan. Padahal, masyarakat sudah tinggal secara turun-temurun di wilayah tersebut, sebelum hadirnya perkebunan tebu dan pabrik gula yang kini dikuasai perusahaan-perusahaan di bawah naungan SGC.
3. Hak atas tanah masyarakat, seperti persil rumah, ladang, dan pekarangan di Kecamatan Gedung Meneng dan Dente Teladas.
4. Sesuai dengan Peta Topografi Bakosurtanal untuk wilayah Lampung tahun 1996, pemukiman masyarakat atau yang disebut umbul sudah ada. Masyarakat pribumi, penduduk asli di dua kecamatan belum pernah melepaskan hak atas tanah mereka kepada siapapun.
5. Dalam penerbitan HGU kepada perusahaan-perusahaan milik SGC terindikasi kuat terjadi tindak pidana tata ruang.
6. Berdasarkan data Peta Tematik izin HGU PT Indo Lampung Buana Makmur (ILBM), PT Indo Lampung Perkasa (ILP), dan PT Indo Lampung Cahaya Makmur (ILCM), terlihat jelas tanah masyarakat dimasukkan ke dalamnya.

Penulis Zul Sikumbang
Editor Fatah Sidik

Tags:

DPRD Tulang BawangPansus Sugar GroupSGCDPR RITulang Bawang