Home » Peristiwa » Daerah

Pansus Sugar Group Mengadu ke Komisi II DPR

print this page Kamis, 7/12/2017 | 16:57

RDPU Komisi II DPR dengan DPRD dan perwakilan warga Tulang Bawang, Provinsi Lampung terkait penyerobotan tanah warga, tanah ulayat, dan lahan konservasi serta lahan cadangan transmigrasi di wilayah Tulang Bawang, Provinsi Lampung yang menjadi Hak Guna Usaha (HGU) Sugar Group Companies. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Panitia Khusus Sugar Group Companies (Pansus SGC) DPRD Tulang Bawang, Provinsi Lampung, mendatangi Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (7/12/2017). Mereka mengadukan konflik tanah di Kecamatan Dente Teladas dan Kecamatan Gedung Meneng, Tulang Bawang, Lampung.

Ketua Pansus SGC, Nopi Marzani, mengatakan, terjadi pencaplokan lahan oleh PT Sugar Group Companies (SGC). Sayangnya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tulang Bawang selalu mangkir saat dipanggil pansus dalam mengusut kasus tersebut. 

"Betul, permasalahan ini sudah memakan cukup korban. Kami panggil BPN, tidak hadir. Kalau pun ada gejolak sosial, penyebabnya yaitu BPN, karena kami panggil tidak hadir," kata Nopi kepada Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Padahal, ungkap Nopi, ada indikasi tindakan pidana oleh PT SGC terhadap tanah masyarakat, karena dicaplok tanpa prosedur. Lahan konservasi pun terkena hak guna usaha (HGU) produsen Gulaku tersebut.

"PNS penyidik tata ruang Tulang Bawang diindikasikan lakukan tindakan pidana. Kampung itu sudah sangat jelas secara UU berdasarkan Perda, bahwa itu ada sebuah kampung. Kampung itu sebelum ada perusahaan, sudah ada kampungnya. Kok, ini kampung masuk dalam HGU? Jadi, ini banyak sekali kesalahan-kesalahan," bebernya.

Karenanya, Nopi mendesak Presiden Joko Widodo turun tangan menyelesaikan masalah ini. Permasalah tersebut mengganjal program pemerintah soal kemudahan membuat sertifikat lahan.

Terlebih, banyak program-program pembangunan tak bisa dilaksanakan dengan alasan HGU. Alhasil, swasta enggan berinvestasi ke Tulang Bawang. "Begitu pula jalur SUTET, tidak bisa dilakukan, karena adanya HGU. Itu kenapa, Lampung selalu kekurangan listrik," tandasnya.

Penulis Zul Sikumbang
Editor Fatah Sidik

Tags:

DPRD Tulang BawangTulang BawangPansus Sugar GroupSGCDPR RI