logo rilis

Pansus RUU Terorisme: Antisipasi Tularkan Ideologi Sesat, Napiter Harus Diisolasi
Kontributor
Nailin In Saroh
13 Mei 2018, 18:00 WIB
Pansus RUU Terorisme: Antisipasi Tularkan Ideologi Sesat, Napiter Harus Diisolasi
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Pasca kerusuhan di Mako Brimob, seluruh napi terorisme dipindah ke Nusa Kambangan. Anggota Pantitia Khusus atau Pansus RUU Terorisme DPR RI, Darizal Basir, menilai, pemindahan tersebut akan percuma apabila tidak dibarengi dengan perubahan penanganan prosedur secara menyeluruh.

“Dengan penanganan yang diperketat, pemindahan napiter ke Nusa Kambangan efektif untuk jangka pendek, tetapi tidak dalam jangka panjang," ujar Darizal kepada wartawan di Jakarta, Minggu (13/5/2018).

Anggota Komisi bidang intelijen ini mengatakan, kerusuhan yang terjadi di Mako Brimob adalah momen penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dalam menangani para napiter di dalam penjara. 

"Pemerintah, perlu melakukan evaluasi menyeluruh dari segala aspek seperti tempat dan lingkungan penahanannya, sistem pelayanan dan pembinaan, sistem pangamanan dan lain-lain, agar diatur dalam standar operasional yang tepat guna," jelas Darizal.

Legislator asal Sumatera Barat ini kemudian membandingkan perlakuan napiter di negara lain, seperti Malaysia. Di Malaysia, kata Darizal, narapidana tidak dikumpulkan menjadi satu, baik dengan sesama napiter maupun napi lainnya, tetapi diisolir.

"Di Malaysia, dalam kasus terorisme, satu sel untuk satu napi. Meraka tidak memiliki akses untuk bersosialisasi dengan napi lainnya. Dalam sehari, mereka hanya bisa menikmati udara di luar sel secara terbatas dan singkat. Tidak dapat berkomunikasi dengan napi sekitarnya dan diawasi secara ketat. Waktu kunjungan juga dibatasi dengan kontrol ketat," beber Anggota Komisi I DPR ini.

Karena hanya hidup sendiri, sambung Darizal, para napiter tidak mungkin bisa menyebarkan atau menularkan idelogi mereka kepada napi lainnya. Dengan sistem seperti itu, kata dia, para napi secara mental akan jatuh dan saat keluar akan berpikir ulang jika kembali terlibat dalam tindakan terorisme.

“Ini berbeda dengan perlakuan napiter di Indonesia. Mereka berbaur menjadi satu dengan pengawasan yang tidak ketat. Akibatnya, mereka bisa berkomunikasi dan membangun jaringan yang  lebih luas," jelas Darizal.

Alih-alih sadar, lanjutnya, napi terorisme di Indonesia justru semakin radikal di dalam penjara. Saat di penjara, mereka bisa pura-pura insyaf dan berbuat baik. Tetapi ketika keluar, mereka telah siap untuk gerakan yang lebih besar. Yang lebih berbahaya lagi adalah mereka bisa menularkan idelogi ke napi-napi lain, merekrut dan membuatnya menjadi anggota. 

“Masuk karena mencopet, keluar malah jadi teroris," ungkap Politisi Demokrat ini.

Selain itu, Darizal menambahkan, petugas yang berinteraksi dengan napiter di tahanan juga harus sering dirotasi. Karena interaksi yang  sering bisa mempengaruhi aparat untuk bersimpati dan akhirnya mendukung ideologi mereka. 

"Sudah banyak kasus dimana aparat penegak hukum terpengaruh dan ikut dalam organisasi mereka," katanya.

Aparat yang terpengaruh ini, menurutnya, sangat bahaya karena mereka bisa membocorkan rahasia, memberikan informasi penting dan membantu pergerakan napiter dalam penjara saat ada kasus pembangkangan atau pemberontakan. Mereka juga bisa memberikan pelatihan atau teknik dasar-dasar kemiliteran dan pengetahuan penting lainnya.

“Jadi, bukan satu blok untuk para napiter, tetapi satu sel untuk satu napi dengan pengawasan ketat dan ruang gerak yang lebih sempit," terang dia.

Saat disinggung soal tingginya anggaran untuk membangun sel tersebut, Darizal mengaku memang sangat mahal. "Tapi nyawa manusia dan keutuhan bangsa jauh lebih mahal," tuntasnya.


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)