logo rilis
Pansus Lanjutkan Pembahasan Frasa Motif Politik
Kontributor
Sukardjito
23 Mei 2018, 12:16 WIB
Pansus Lanjutkan Pembahasan Frasa Motif Politik
ILUSTRASI: RILIS.ID/Dendi Supratman

RILIS.ID, Jakarta— Panitia Khusus Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme melanjutkan pembahasan terkait dengan definisi terorisme, seperti frasa motif politik, ideologi, dan gangguan keamanan.

"Apakah hal itu masuk di batang tubuh atau penjelasan umum dalam UU tersebut?" kata Ketua Pansus RUU Antiterorisme M. Syafi'i di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (23/5/2018).

Menurut dia, ada frasa yang dianggap sangat penting, yaitu frasa motif atau tujuan politik, atau ancaman terhadap keamanan negara belum terangkum dalam definisi yang dipresentasikan oleh Pemerintah.

Ia berharap rapat Pansus pada hari Rabu (23/5) bisa menemukan kesamaan pandangan sesuai dengan logika hukum karena frasa itu yang membedakan antara kejahatan kriminal biasa dan kriminal terorisme.

Dalam UU No. 22 /2011 tentang Tata Cara Pembuatan Perundang-undangan lampiran dua, angka 187 disebutkan bahwa ketentuan umum definisi itu harus jelas tuntas dan tidak multitafsir serta tidak perlu diberi penjelasan.

"Artinya, ketika frasa tentang tujuan politik atau ancaman keamanan negara atau motif politik itu dimaknai dimasukkan ke dalam penjelasan itu melanggar UU," kata M. Syafi'i.

Kalau logika hukum nanti bisa disepakati, katanya lagi, rapat pada hari Rabu berjalan sangat singkat untuk selesainya RUU Tindak Pidana Terorisme.

Terkait dengan kekhawatiran membuktikan motif politik, dia meminta pihak yang bertugas di bidang itu harus memiliki kualifikasi untuk bisa mengungkap semua unsur sehingga seseorang disebut melakukan tindakan terorisme.

Anggota Pansus Antiterorisme Arsul Sani menjelaskan bahwa selama 2 hari, Tim Panitia Kerja (Panja) pemerintah bersama Tim Ahli DPR mencari formulasi-formulasi baru terkait dengan frasa motif politik, ideologi, atau gangguan keamanan apakah masuk di batang tubuh atau penjelasan umum.

Kalau ditempatkan di batang tubuh, tetap dengan semangat tidak membatasi atau mempersulit penegakan hukum yang dilakukan penegak hukum.

"Kalau di penjelasan umum pemahamannya mempersulit atau melimitasi kerja-kerja penegakan hukum yang dilakukan Polri. Sementara itu, kalau di batang tubuh, temen-teman fraksi di DPR sebagian menanggap itu tidak cukup kuat," katanya.

Menurut dia, tantangannya adalah bagaimana memasukkan ke dalam batang tubuh tanpa mengganggu dan melimitasi, mempersempit kerja-kerja dari penegak hukum yang dilakukan aparat penegak hukum.

Sumber: ANTARA


500
komentar (0)