Home » Peristiwa » Nasional

Pansus Angket KPK, Pengamat LIPI: Presiden Bisa Tekan Partai Koalisi

print this page Selasa, 17/10/2017 | 18:06

Presiden Jokowi. FOTO: BIRO PERS ISTANA.

RILIS.ID,Jakarta— Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris mengatakan Presiden Jokowi harus menekan partai koalisi untuk menarik kadernya dari Panitia Khusus Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kalau Pansus Angket tidak menemukan sesuatu yang signifikan untuk memperkuat KPK lebih baik dibubarkan saja. Sebab masih banyak agenda lain yang menjadi utang politik parlemen dan harus diwujudkan," kata dia usai Diskusi di kantor Partai Nasdem, Jakarta, Rabu (13/9/2017).

Presiden Jokowi, lanjut Syamsudin, harus memanfaatkan posisinya untuk menekan koalisi pendukung di DPR agar tidak menganggu kinerja maupun keberadaan dari KPK.

Menurutnya, komitmen presiden terhadap pemberantasan korupsi harus diwujudkan dengan memperkuat lembaga anti rasuah tersebut.

"Presiden Jokowi mestinya menekan partai koalisi untuk memperkuat KPK," tutupnya.

Sebelumnya, beredar wacana bahwa pansus hak angket akan diperpanjang lantaran KPK tidak pernah mau menemui untuk dimintai konfirmasi. Panggilan ke KPK dilayangkan setelah pansus membeberkan sejumlah temuan yang mereka klaim sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga antirasuah tersebut.

KPK sendiri menolak datang ke pansus karena dinilai cacat hukum dan melanggar UU MD3. Seiring berjalannya waktu, pansus dinilai semakin menguatkan dugaan ingin melemahkan dan mengurangi kewenangan KPK.

Di sisi lain, Presiden menegaskan dirinya tidak akan melakukan intervensi apapun terkait KPK. Menurut Presiden, KPK adalah lembaga independen yang harus diperkuat untuk pemberantasan Korupsi.

“KPK adalah lembaga Independen. Saya tidak ingin mencampuri. Nanti ada yang ngomong intervensi lagi,” kata Presiden Joko Widodo di Sukabumi, Jum'at (1/9/2017).

Penulis Tio Pirnando
Editor Sukarjito

Tags:

Pansus KPKAngket KPKJokowi

loading...