logo rilis
PAN Sentil Ketua DPR soal Pansus Angket Pekerja Asing
Kontributor
Zul Sikumbang
24 April 2018, 18:21 WIB
PAN Sentil Ketua DPR soal Pansus Angket Pekerja Asing
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Wakil Sekjen DPP PAN Saleh Partaonan Daulay menyentil Ketua DPR RI Bambang Soesatyo yang terkesan mengimbau anggota DPR agar tidak mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Pekerja Asing, atau tenaga kerja asing (TKA).

Wakil Ketua Komisi IX DPR ini pun curiga, Bamsoet memiliki agenda politik tertentu di luar kepentingan DPR secara kelembagaan, di Jakarta, Selasa (24/4/2018).

"Ketua DPR sebagai speaker of the house, menurut saya, harus tetap membuka ruang bagi teman-teman anggota yang ingin mengusulkan Pansus Angket TKA ini. Sebab pada prinsipnya, Ketua DPR juga memiliki fungsi fasilitator terhadap berbagai isu dan keinginan para anggota. Kalau diimbau untuk tidak jadi buat Pansus, takutnya Ketua DPR dianggap bawa agenda politik tertentu di luar agenda politik kelembagaan di DPR," kata Saleh.

Sebelumnya, Bamsot, sapaan akrab Bambang Soesatyo, menilai keberadaan Pansus Hak Angket TKA tidak diperlukan. Bahkan, Bamsoet meminta agar anggota DPR fokus bagaimana memenangkan pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif (mendapatkan nomor bagus agar terpilih kembali jadi anggota DPR), dan memenangkan capres dan cawapres.

Menurut Saleh, salah satu tugas utama DPR adalah melakukan pengawasan. Walaupun ada kesibukan kegiatan politik antar dan lintas partai, katanya, tugas pengawasan melekat dan tidak boleh dilupakan.

"DPR tetap memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan. Terutama pada isu-isu yang berkembang dan meresahkan masyarakat," ujar Saleh.

Ia juga meminta Pemerintah untuk tidak alergi dan khawatir dengan pembentukan Pansus Angket TKA. Isu TKA, paparnya, bukan hanya soal politik semata, tapi juga terkait erat dengan konsepsi bernegara, di mana Pemerintah memiliki tanggung jawab melindungi pekerja dalam negeri.

"Termasuk tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Sisi-sisi ini yang perlu diawasi. Tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan," imbaunya.

Menurut Saleh, setiap orang dan parpol memang harus memperjuangkan agenda politiknya masing-masing, seperti memenangi Pilkada, dan terpilih lagi pada Pileg. Namun, tuturnya, ada kewajiban konstitusional kolektif parpol yang ada di Parlemen untuk tetap mengawasi jalannya pemerintahan.

"Kan tidak baik kalau partai-partai hanya memikirkan bagaimana calonnya menang, partainya menang, kader-kadernya banyak yang duduk lagi. Padahal, setelah duduk tidak berjuang. Sementara yang mau diperjuangkan ada," pungkas Saleh.

Editor: Eroby JF


500
komentar (0)