logo rilis
PAN: Harusnya Luhut yang Minta Maaf ke Amien Rais
Kontributor
Zul Sikumbang
21 Maret 2018, 11:59 WIB
PAN: Harusnya Luhut yang Minta Maaf ke Amien Rais
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais, tidak akan meminta maaf kepada pemerintah terkait kritikannya soal program pembagian sertifikat tanah Jokowi sebagai 'pengibulan'. 

Kritikan Amien Rais itu direspons oleh Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dengan mengancam akan membuka dosa-dosa Amien Rais.

Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais, seharusnya Luhut yang meminta maaf kepada Amien Rais.

“Yang meminta maaf harusnya (Luhut) yang mengancam-ancam dan melakukan teror,” katanya di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (21/3/2018).

Anak kandung Amien Rais itu menambahkan, apa yang disampaikan oleh orang tuanya tidak didasarkan semata-mata ucapan, tapi ada bukti dan data. 

“Pak Amien sudah menyiapkan tulisan, nanti akan diperlihatkan kepada khalayak untuk mensubstantifkan kritik kemarin itu,” kata dia.

Meskipun pernah diteror, diancam bahkan mau dibunuh diawal pemerintahan Jokowi, sambungnya, Amien Rais dan PAN tidak akan gentar menyuarakan kebenaran.

“Disikapi dengan berbagai macam reaksi yang berlebihan itu, oleh siapapun, kita tetap akan tegak berdiri karena benar dan tetap akan bersuara karena keadilan itu. Kritik Pak Amien yang disampaikan hari Minggu lalu itu, itu karena menyuarakan suara silent majority yang selama ini sebenarnya rindu keadilan terkait kepemilikan lahan,” kata Hanafi.

Jokowi membagikan sertifikat tanah, katanya, itu memang sudah kewajiban pemerintah. Kemudian sekarang dibuat selebrasi di berbagai macam forum. Cara seperti itu, kata dia, justru mengubur semangat Nawacita terkait land reform

“Kalau mau land reform gampang, seluruh mereka yang punya perusahaan tambang, sawit dan sebagainya itu, distop diambil alih oleh negara, dibagi rata ke masyarakat. Itu baru land reform, reformasi agraria. Jadi kalau ada yang merasa panas terkait kritik kepemilikan lahan ini, ya bisa jadi jangan-jangan para penguasa lahan ini yang terganggu,” tegas Hanafi.

Karena itu, apapaun kritik yang dilancarkan oleh masyarakat, seharusnya diterima baik-baik saja dan tidak ditanggapi dengan ancaman dan teror serta intimidasi yang lain.

“Itu berarti mengkhianati demokrasi yang selama ini kita bangun. Jadi jangan merusak demokrasi yang sudah dihasilkan karena jerih payah mahasiswa dan masyarakat pascareformasi karena bisa jadi bisa berbalik sendiri,” pungkas Hanafi. 

Editor: Sukma Alam


500
komentar (0)