logo rilis
PAN Dukung Inpres Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan
Kontributor
Nailin In Saroh
06 Agustus 2020, 17:01 WIB
PAN Dukung Inpres Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan
Plh Ketua Fraksi PAN DPR, Saleh Partaonan Daulay. FOTO: Istimewa

RILIS.ID, Jakarta— Plh. Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mendukung diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) No.6/2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan. Ia berharap, dengan Inpres tersebut, penanganan dan pemutusan mata rantai COVID-19 di Indonesia akan segera tercapai. 

Selain itu, sanksi yang terdapat di dalam inpres ini juga diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi orang-orang yang sering melanggar protokol kesehatan.

“Kita harus dukung inpres tersebut. Itu bukan untuk kepentingan pemerintah, tetapi untuk kepentingan seluruh masyarakat," ujar Saleh kepada wartawan, Kamis, (6/8/2020).

Sebetulnya, lanjut Saleh, selama ini aturan dan regulasi sudah banyak diterbitkan. Namun yang kurang adalah sanksi tegas terhadap para pelanggar. Sehingga tidak heran, banyak aturan yang tidak efektif dan tidak dilaksanakan. 

"Orang tidak takut melakukan pelanggaran karena tidak ada sanksi tegas yang diterapkan," katanya. 

Melihat inpres yang baru dikeluarkan ini, menurut Saleh, ada dua hal yang perlu disorot yaitu berkenaan dengan jenis sanksi dan pembuatan turunan inpres tersebut dalam bentuk peraturan kepala daerah. Terkait jenis sanksi, inpres tersebut telah menjelaskan bahwa sanksi bagi para pelanggar adalah Teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial, denda administratif, atau penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha. 

Masalahnya, kata dia, adalah apakah sanksi-sanksi di atas bisa dilaksanakan dengan baik? Lalu, apakah sanksi-sanksi tersebut bisa menimbulkan efek jera?

“Kalau teguran lisan dan tertulis, saya kira sudah biasa. Sekarang pun, para petugas sudah sering melakukan teguran seperti itu. Sayangnya, pelanggaran tetap saja terjadi. Kalau kerja sosial, bagaimana mengawasinya? Dimana mereka harus dipekerjakan? Begitu juga dengan sanksi administratif yang ada masih perlu diperjelas agar dapat dilaksanakan secara efektif," tutur anggota Komisi IX DPR ini. 

Selain itu, menurut Saleh, inpres ini juga dinilai belum bisa langsung diaplikasikan. Pasalnya, inpres tersebut masih menunggu aturan turunan dalam bentuk peraturan kepala daerah. Ini tentu akan sangat tergantung koordinasi dengan seluruh provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

“Kalau mau cepat, menteri dalam negeri harus memonitor pembuatan peraturan kepala daerah ini. Kalau perlu, mendagri memberikan batas waktu. Dengan begitu, turunan inpres tersebut dapat dilaksanakan secara bersamaan di seluruh Indonesia," pungkas legislator Sumatera Utara itu. 


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)


2020 | WWW.RILIS.ID