logo rilis

Pakar Sebut RUU Omnibus Law Untungkan Korporasi daripada Pekerja
Kontributor
Nailin In Saroh
11 Februari 2020, 22:02 WIB
Pakar Sebut RUU Omnibus Law Untungkan Korporasi daripada Pekerja
Margarito Kamis dalam diskusi Forum Legislasi bertajuk “RUU Omnibuslaw: mana prioritas, mana yang dipending?” di Gedung DPR, Selasa (11/2/2020). FOTO: RILIS.ID/Fajar Alim Mutaqin

RILIS.ID, Jakarta— Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis, menilai selain tidak mudah untuk diselesaikan, RUU Omnibus Law yang di antaranya berisi RUU Cipta Lapangan Kerja akan lebih banyak menguntungkan kelompok korporasi besar ketimbang melindungi hak-hak pekerja. 

Margarito mencurigai banyak kepentingan korporasi besar di balik RUU Omnibuslaw. Karenanya, ia meminta pemerintah berhati-hati dalam menyusun rancangan undang-undang (RUU) yang akan diajukan ke DPR tersebut.

“Secara keilmuan dapat dipastikan ini bergerak untuk mengakumulasi dan menggerakkan sumber daya ekonomi, baik yang datang dari alam maupun nonalam kepada kekuatan korporasi besar,” ujar Margarito dalam diskusi Forum Legislasi bertajuk “RUU Omnibuslaw: mana prioritas, mana yang dipending?” di Gedung DPR, Selasa (11/2/2020).

Selain Margarito, narasumber pada diskusi tersebut yakni Anggota DPR RI Effendi Simbolon (PDIP), Ahmad Baidowi (PPP) serta anggota DPD dari Provinsi Papua Barat Filep Wamafma.

Menurut Margarito, tidak mudah untuk menyusun omnibus law. Sebab membutuhkan perdebatan panjang membahas istilah untuk penyederhanaan undang-undang dengan menggabungkan sebagian produk legislasi tersebut. 

Bahkan, kata dia, meski pemerintah mematok waktu seratus hari untuk menyelesaikan RUU tersebut, dalam tiga tahun pun belum tentu DPR dan pemerintah mampu menyelesaikannya.

“Amerika Serikat saja butuh waktu lima tahun untuk menyelesaikan RUU sejenis,” kata Margarito. 

Apalagi, sambungnya, RUU Cipta Lapangan Kerja akan melibatkan banyak kepentingan perusahaan besar sehingga banyak kepentingan yang bermain dan berpihak kepada kelompok usaha tersebut.

Margarito mencontohkan akan munculnya sistem kerja berdasarkan hitungan jam yang dinilainya tidak tepat dalam konteks Indonesia. Sistem itu, ujarnya, akan menguntungkan korporasi besar, tetapi sebaliknya tidak memberikan jaminan keamanan dan kelangsungan kerja bagi rakyat Indonesia. Hal itu juga berlawanan dengan konstitusi bahwa negara menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi rakyat.

“Bisa saja nanti pemerintah berdalih sistem kerja jam-jaman sebagai alasan bahwa pemerintah telah menyediakan lapangan kerja. Akan tetapi hak-hak pekerja diabaikan seperti cuti dan berobat,” tukas Margarito.

Sementara itu, Ahmad Baidowi pesimis RUU Omnibuslaw akan selesai dalam target 100 hari. Sebab meski telah melewati batas waktu pengusulan, hingga kini pemerintah masih belum menyerahkan draft RUU tersebut. Padahal berbagai isu telah berseliweran terkait bocornya draft itu ke publik.

“Pemerintah hingga kini belum menyerahkan draft RUU Omnibus Law. Saya tidak yakin target seratus hari akan tercapai karena hingga kini saja draft usulan belum sampai ke DPR,” kata Baidowi.

Diketahui, Pemerintah sedianya mengajukan draft omnibus law ke DPR pada Desember 2019. Namun, rencana tersebut mundur hingga Januari 2020. 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID