Home » Peristiwa » Nasional

Pakar Pidana: Pasal 21 UU Tipikor Berlaku ke Siapa Saja

print this page Sabtu, 18/11/2017 | 14:27

Mobil yang ditumpangi Setya Novanto. FOTO: Istimewa

RILIS.ID, Jakarta— Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI) Indriyanto Seno Adji mengatakan, pasal 21 UU tindak pidana korupsi terkait upaya menghalangi penyidikan bisa dikenakan pada siapa saja. Termasuk kepada kontributor salah satu televisi swasta yang juga menjadi supir Setya Novanto saat kecelakaan.

"Pasal 21 UU Tipikor berlaku kepada siapa saja yang melakukan perbuatan obstuction of justice, termasuk turut membantu atau juga sebagai peserta yang menyembunyikan tersangka," katanya kepada rilis.id, Jakarta, Sabtu (18/11/2017).

Menurutnya, perlu ditelisik kembali apa sebenarnya tujuan dari kontributo tv tersebut dan sejauh mana hubungannya hingga dia bisa menemui Setya Novanto yang statusnya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) kala itu.

"Itu tetap berlaku meskipun wartawan memiliki hak tolak menyebutkan sumber beritanya atau wajib simpan rahasia," tukasnya.

Adapun diketahui pasal 21 berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa atau pun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 600 juta.

Sebelumnya, Hilman Mattauch, kontributor media sekaligus pengemudi mobil yang ditumpangi Ketua DPR Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono.

Hilman ditetapkan sebagai tersangka karena dinilai lalai saat mengemudikan mobil, hingga mengakibatkan kecelakaan dan orang lain terluka.

"Iya (tersangka), namanya ditilang," ujar Argo di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (17/11).

Hilman disangka melanggar Pasal 283 Juncto Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan ancaman paling lama tiga bulan kurungan penjara

Penulis Tari Oktaviani

Tags:

KPKIndriyanto Seno AdjiPasal 21