logo rilis

Pakar Pidana: Jika KPK Salah, Hakim Tidak Boleh Membenarkan
Kontributor
Zulhamdi Yahmin
16 Januari 2020, 17:00 WIB
Pakar Pidana: Jika KPK Salah, Hakim Tidak Boleh Membenarkan
Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli dan Alexander Marwata saat konferensi pers penetapan tersangka di Gedung KPK, Jakarta. FOTO: RILIS.ID/Fajal Alim Mutaqin

RILIS.ID, Jakarta— Pakar hukum pidana dari Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama ini terlihat mendapatkan dukungan penuh dari publik. Dukungan ini, menurutnya, bisa berdampak positif maupun negatif.

Selama ini, kata Suparji, dukungan kepada KPK tetap kuat, walaupun lembaga antirasuah itu mempunyai kemungkinan salah menetapkan tersangka. Pengadilan, kata dia, kadang juga dinilai tutup mata dengan kesalahan tersebut karena adanya atmosfer dukungan untuk KPK.

 “Secara materiil sebenarnya potensi salah (menetapkan tersangka) itu ada ada, cuma kemudian kan atmosfer politik, atmosfer hukumnya itu mendukung. Sehingga apa yang dilakukan oleh KPK itu dianggap benar dan itu diamini oleh pengadilan,” kata Suparji kepada wartawan di Jakarta, Kamis (16/1/2020). 

Dia berharap, masyarakat dan pengadilan tidak memberikan dukungan tanpa syarat kepada KPK. Menurutnya, pengadilan seharusnya memang harus fair dalam menilai perkara, khususnya fakta-fakta persidangan.

Suparji melihat saat ini pengadilan mulai terlihat berani keluar dari atmosfer tersebut dan membuat keputusan yang tidak sesuai dengan keinginan KPK. Terbukti, ada beberapa kasus di mana KPK kalah dalam pengadilan.

“Tetapi kan ada pergeseran kesadaran hukum, pergeseran keberanian, pergeseran atmosfer. Akhirnya pengadilan berani mengambil keputusan yang progresif dengan mengacu pada fakta-fakta yang ada di dalam persidangan,” ungkapnya. 

Suparji juga meminta KPK untuk cermat dalam melakukan pembuktian. Tidak bisa hanya mengandalkan praduga dan dugaan bahwa seseorang telah menerima suap, namun harus ada bukti materiil.

Menurut dia, bukti harus lebih didahulukan daripada dugaan. Misalnya tidak bisa pertemuan dianggap membuktikan terjadinya suap-menyuap.

“Pembuktian dalam bahasa Jawa tidak bisa otak-atik gathuk. Misalnya seseorang datang ke sini terus kemudian ada pertemuan setelah itu dianggap terjadi kejahatan bahkan dianggap ikut membantu padahal itu belum tentu,” paparnya.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID