Home » Peristiwa » Nasional

Pakar Hukum Tata Negara: Hak Imunitas DPR Tak Berlaku pada Kasus Korupsi

print this page Selasa, 14/11/2017 | 14:18

Gedung KPK. FOTO: RILIS.ID/Ridwan.

RILIS.ID, Jakarta— Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyatakan, hak imunitas bagi anggota DPR RI tidak berlaku untuk kasus korupsi. Meskipun pasal 224 UU MD3, anggota DPR RI diberikan hak imunitas.

Hak imunitas adalah hak yang terkait dengan tugas dan kewenangannya dalam melaksanakan tugas oleh seorang anggota DPR RI. Contoh hak imunitas adalah untuk mengeluarkan statement dalam rangka menjalankan tugasnya.

“Tetapi sekali lagi, hak ini tidak pernah berlaku untuk kasus korupsi. Apalagi kasus yang disidik KPK. Jadi kalau seorang anggota termasuk Ketua DPR RI diduga korupsi maka sama sekali tidak berlaku hak imunitas di sana," katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/11/2017).

Oleh karena itu, ia meminta Setya Novanto sebagai pejabat publik harus memberi contoh yang baik terkait ketaatan hukum sebagai warga negara. Diperiksa sebagai saksi baik untuk kasus orang lain ataupun untuk diri sendiri merupakan sebuah keharusan dan tidak bisa diwakilkan.

“Ada kewajiban yang bisa diwakilkan. Ada kewajiban yang tidak diwakilkan. Diperiksa sebagai saksi mau jadi tersangka adalah sebuah kewajiban yang tidak bisa diwakilkan. Datang ke Solo memenuhi panggilan Jokowi bisa diwakilkan. Memimpin sidang di Parlemen bisa diwakilkan. Tetapi datang ke KPK tidak bisa diwakilkan. Itu harusnya patut dicontohkan pak Setya Novanto. Jadi tentu kita tidak mengatakan Setya Novanto pasti bersalah dalam kasus proyek e-KTP ini tetapi dia harus membuat terang persoalan ini dengan dia diperiksa di KPK,” kata Refly.

Refly menambahkan, mangkirnya Setya Novanto dengan alasan yang dibuat bisa dikategorikan sebagai bentuk perlawanan hukum. Ia menilai alasan yang dibuat Setya Novanto adalah cara untuk menghindari KPK.

“Kalau memang Setya Novanto kuat posisinya, tidak bersalah harusnya dihadapi secara gentle. Jangan kemudian menggunakan instrumen untuk menghindari. Kita lihat ini seperti dagelan, mulai dari sakit, lalu kemudian diperiksa ada yang urusan. Kemudian alasan harus izin presiden. Kemudian mengajukan judicial review. Melihat fenomena ini cukup alasan bagi KPK untuk melakukan penahanan,” kata Refly.

“Setya Novanto tidak menunjukan itikad baik. Bentuk penghormatan hukum adalah datang ke penegak hukum dan berikan penjelasan. Tidak perlu berlindung,” pungkas Refly.

Penulis Zul Sikumbang
Editor Sukarjito

Tags:

Korupsi e-KTPKTPKPK

loading...