logo rilis
Pakar Hukum: KPK Periksa Pihak yang Disebut Setnov
Kontributor
Tari Oktaviani
29 Maret 2018, 11:29 WIB
Pakar Hukum: KPK Periksa Pihak yang Disebut Setnov
Terdakwa korupsi e-KTP, Setya Novanto. FOTO: RILIS.ID/Tari Oktaviani

RILIS.ID, Jakarta— Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa pihak-pihak yang disebut terdakwa kasus korupsi e-KTP, Setya Novanto, yang diduga menikmati uang haram tersebut.

Menurutnya, keterangan Setnov ini bisa menjadi bahan baru bagi penyidik untuk menindaklanjutinya.

"Tentu saja info baru ini tetap harus dikonfirnasi juga pada yang bersangkutan. Orang-orang yang disebut SN harus diperiksa juga sebagai saksi. Maksud saya sekarang ada dasar dan alasan untuk memanggil dan meneriksa mereka," kata Fickar kepada rilis.id, Jakarta, Kamis (29/3/2018).

Ia mengatakan, apa yang diucapkan oleh pihak-pihak baik saksi maupun terdakwa di pengadilan jika berkesesuaian dengan pihak atau saksi lainnya, maka itu menjadi fakta persidangan atau fakta hukum. 

Sehingga, dalam konteks yang disebutkan oleh Setnov bisa menjadi fakta hukum dengan catatan jika sudah dikonfirmasi oleh saksi-saksi yang disebut Setnov, yakni Made Oka Masagung dan Irvanto Hendra Pambudi.

"Hal ini menjadi mutlak, karena belum tentu yang dikemukakan terdakwa SN suatu fakta kebenaran, meskipun fakta juga belum tentu kebenaran," jelas Fickar Hadjar.

Menurutnya, jika nantinya sudah menjadi fakta hukum dan sudah bisa dikonfirmasi sebagai alat bukti maka, baru lah KPK berhak menetapkan orang-orang yang disebut itu sebagai tersangka.

"Jika dianggap cukup, maka bisa dijadikan dasar untuk menetapkan tersangka baru dalam e-KTP," ungkapnya.

Sebelumnya, Setya Novanto akhirnya mengungkap aliran dana yang diduga hasil korupsi berjamaah. 

Dalam agenda pemeriksaan terdakwa yang lalu, Setnov mengaku tahu adanya pembagian ke sejumlah anggota DPR kala itu.

Ia mengatakan, pada akhir 2011 pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong telah menyampaikan pesan kepadanya bahwa uang e-KTP sudah diberikan ke beberapa orang anggota dewan. 

Di antaranya yang ia ingat ialah ke Komisi II dan Badan Anggaran DPR yakni Chairuman Harahap, Ganjar Pranowo, Melchias Markus Mekeng, Tamsil Linrung dan Olly Dondokambey.

Setnov juga mengatakan, petinggi fraksi PDI Perjuangan kala itu, Puan Maharani dan Pramono Anung, juga ikut kecipratan duit hasil dugaan korupsi. Hal itu ia ketahui dari keterangan pengusaha Made Oka Masagung.
 

Editor: Kurniati


500
komentar (0)