logo rilis
Pakai Data Ini, Fadli Zon Sanggah Klaim Pengangguran Berkurang
Kontributor
Zul Sikumbang
01 Mei 2018, 14:58 WIB
Pakai Data Ini, Fadli Zon Sanggah Klaim Pengangguran Berkurang
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, meragukan klaim pemerintah soal turunnya pengangguran. Sebab, rasio jumlah investasi terhadap jumlah tenaga kerja yang terserap mengecil.

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), katanya, tiap investasi Rp1 triliun mampu menyerap tenaga kerja hingga 5.015 orang pada 2010. Enam tahun berselang, menjadi 2.272 orang dengan nilai investasi sama.

"Itu sebabnya kita harus kritis terhadap turunnya angka pengangguran yang sering diklaim pemerintah. Di atas kertas, persentase jumlah pengangguran dilaporkan menurun, tetapi sebagian besar angkatan kerja itu tak lagi bekerja di sektor formal, melainkan telah terlempar menjadi pekerja di sektor informal," ujarnya di Jakarta, Selasa (1/5/2018).

Hal tersebut turut tecermin dari jumlah serikat pekerja. Berdasarkan catatan pemerintah, terangnya, lebih dari 230 ribu perusahaan di Indonesia. Tapi, jumlah serikat pekerja anjlok hingga 50 persen dalam 10 tahun terakhir.

Pada 2007 jumlah serikat buruh masih berada di angka 14 ribu. Menjadi sekira 7.000 serikat pekerja di 2017. "Ke mana sisanya?" tanya Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini.

Hal tersebut, terang Fadli, menjelaskan berkuranya jumlah anggota serikat buruh. Dari 3,4 juta orang di 2007 menjadi 2,7 juta jiwa pada tahun lalu.

"Mereka sudah di-PHK dan kini hanya bisa bekerja di sektor informal, seperti menjadi sisten rumah tangga, tukang pangkas rambut, pedagang asongan, atau ojek online. Ini jelas bukan sektor yang kita harapkan menjadi penopang penciptaan lapangan kerja," paparnya.

Dia pun mengingatkan, perekonomian nasional cuma mampu menciptakan 290 ribu-340 ribu lapangan kerja per satu persen pertumbuhan ekonomi. Ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Padahal, tegas Fadli, serapan lapangan kerja pada situasi normal berada pada level 500 ribu per satu persen pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, kemampuan penciptaan lapangan kerja berada di bawah standar. 

"Itu sebabnya, saya menyimpulkan, kehidupan perburuhan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo sejauh ini semakin suram. Dan kebijakan atas tenaga kerja asing, kian memperburuk semua itu," tutupnya.

Editor: Fatah H Sidik


500
komentar (0)