logo rilis
Ombudsman Setuju Aparat Tangkap Teroris dengan Data Intelijen
Kontributor
Tari Oktaviani
15 Mei 2018, 13:09 WIB
Ombudsman Setuju Aparat Tangkap Teroris dengan Data Intelijen
ILUSTRASI: RILIS.ID/Dendi Supratman

RILIS.ID, Jakarta— Komisioner Ombudsman RI, Adrianus Meliala, berharap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah segera menyelesaikan RUU terorisme. Menurutnya, poin penting dalam revisi tersebut yakni pihak penegak hukum dapat memidanakan pelaku terduga teroris sebelum yang bersangkutan melakukan aksinya.

"Penegak hukum dalam rangka menggunakan data-data intel agar kemudian kita tidak berada pada posisi kedadak, jadi ketika si pelaku sudah berbuat baru kita bisa tangkap. Padahal kalau saja yang bersangkutan itu kita bisa tangkap sebelum dia berbuat tentu bisa lebih baik sekali," kata Adrianus di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (15/5/2018).

Ia mengatakan, pentingnya penggunaan data intelijen yang bisa menghentikan orang untuk berbuat pidana. Selama ini, Adrianus menilai aparat kepolisian merasa kesulitan ketika baru bisa menindak setelah kejadian.

"Polisi baru bisa bertindak kalau sudah ada kepastian bahwa yang bersangkutan akan meledakkan dan itu akan dianggap sebagai terlalu terlambat. Nah kan itu dasarnya kan? itu semangatnya. Nah kalau lalu merevisi ya revisinya ya di situ dong," paparnya.

Sebelumnya pasca maraknya teror bom di Jawa Timur, DPR didesak untuk mengesahkan RUU terorisme. Ketua DPR Bambang Soesatyo berujar RUU tersebut pembahasannya sudah memasuki tahapan sebesar 99 persen sehingga hanya menunggu dibawa ke Sidang Paripurna saja untuk disahkan.

Namun ia mengatakan, belum disahkannya RUU tersebut lantaran pemerintah meminta dilakukannya penundaan dengan alasan belum ada kesepakatan terkait penjelasan mengenai terorisme.

"DPR sebenarnya 99 persen sudah siap ketuk palu, sebelum reses masa sidang yang lalu, namun pihak pemerintah minta tunda karena belum adanya kesepakatan soal definisi terorisme," ujar Bamsoet.

Editor: Sukardjito


500
komentar (0)