logo rilis

Nilai Pemerintah Hambat RUU Terorisme, Politisi PDIP Juga Singgung Amien Rais
Kontributor
Nailin In Saroh
14 Mei 2018, 19:33 WIB
Nilai Pemerintah Hambat RUU Terorisme, Politisi PDIP Juga Singgung Amien Rais
Risa Mariska. FOTO: RILIS.ID/Nailin Insaroh

RILIS.ID, Jakarta— Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang (Pansus RUU) Anti-terorisme dari Fraksi PDIP, Risa Mariska, menegaskan, DPR sebetulnya telah siap mengesahkan RUU itu UU. Menurutnya, Pemerintah lah yang hingga kini belum sepakat soal definisi dalam RUU tersebut.

"Jadi sebetulnya, kekurangan sudah diakomodir dalam RUU ini. Tapi, untuk definisi belum ada kata sepakat. Sudah pernah disampaikan ke pemerintah," ujar Risa di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (14/5/2018).

Semula sepakat dengan anggota DPR lain yang menyebut tim panja pemerintah menahan RUU Anti-terorisme ini, Risa kemudian menyayangkan rapat pansus berlangsung tertutup. Sebab menurutnya, publik jadi tak mengetahui secara langsung pembahasan pansus.

"Kenapa harus tertutup? Kenapa tidak ada transparansi? Karena itu saya mengajak publik untuk mengawal RUU ini sampai nanti disahkan," terang dia. 

Ia pun menyindir Ketua Pansus, Muhammad Syafi'i, pilih-pilih anggota yang hendak interupsi saat memimpin rapat.

"Kalau kita di dalam rapat pansus, sulit untuk rapat dibuka. Apalagi ketua pansus menguasai alur lalu lintas rapat. Beliau mengatur si A bicara, si B bicara. Maka ini rapat perlu dibuka dan transparan," bebernya.

Selain itu, ia juga menyinggung Syafi'i yang menyebut teroris Santoso sebagai pahlawan. Risa menilai aneh ucapan politisi Gerindra itu.

"Pimpinan Pansus, Syafi'i dari Gerindra, ada statement beliau Santoso adalah pahlawan dan justru polisi yang menjadi teroris. Nah, ini jadi tumpang tindih, padahal beliau mendapat tugas berat menjaga RUU ini sampai disahkan," paparnya.

Bahkan, Risa pun menyinggung anak dari tokoh reformasi Amien Rais yang menjadi pimpinan Pansus.

"Kemudian dari PAN, Wakil pimpinannya Hanafi Rais. Kita tahu lah, Hanafi ini anak dari Bapak Amien Rais yang selama ini kental menolak pemerintahan Jokowi," tukasnya.

Karena itu, anggota Komisi III ini berharap, rapat pansus RUU Anti-terorisme ke depan dapat dibuka untuk umum.

"Saya harap pansus rapatnya terbuka. Kalau bisa dilakukan secara terbuka, kenapa enggak? Katena kita perlu masukan dari publik. Bukan soal penindakan tapi korbannya," tandas Risa.

Editor:


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)