logo rilis

Nelayan Perlu Jaminan Keselamataan Melaut di Kawasan Perairan Natuna
Kontributor
Elvi R
14 Januari 2020, 13:54 WIB
Nelayan Perlu Jaminan Keselamataan Melaut di Kawasan Perairan Natuna
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menyatakan, nelayan memerlukan jaminan keselamatan untuk melaut di kawasan perairan Natuna.

"Di Kabupaten Natuna, nelayan memerlukan jaminan keamanan dan keselamatan selama melaut," kata Abdul Halim di Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Menurutnya, pemerintah perlu perencanaan matang dan konsolidasi antarlembaga untuk mewujudkannya. Oleh karenya itu  Rencana Pengelolaan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan-Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 711 yang mencakup Natuna harus segera disusun.

"Sembari menunggu kesiapan dokumen tersebut, lanjutnya, maka pemerintah dinilai perlu memprioritaskan nelayan lokal untuk memanfaatkan sumber daya ikan di perairan nasional tersebut," katanya.

Di samping itu, Abdul Halim juga mengingatkan, nelayan perlu wadah untuk saling terhubung. Sehingga, usaha perikanan dilakukan secara terintegrasi dan komprehensif atau menyeluruh yaitu dari aspek hulu ke hilir.

Di sisi lain, Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono menginginkan perizinan terhadap nelayan yang ingin melaut di kawasan perairan nasional termasuk di Natuna dapat dipermudah.

Dia mengakui, selama ini kapal nelayan yang ingin beroperasi di Natuna juga tak mudah. Karena akan beroperasi di atas 25 mil sampai 200 mil sebagaimana ketentuan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif), sehingga diperlukan kapal skala besar dan waktu yang lama, serta pelabuhan perikanan yang dapat menampung kapal beserta hasil tangkapannya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) M. Zulficar Mochtar mengatakan, telah mempercepat proses perizinan. Hal ini dilakukan dalam rangka mendorong semakin banyak nelayan yang dapat melaut termasuk ke kawasan perairan nasional seperti Laut Natuna guna menjaga kedaulatan NKRI.

"Kini mekanisme alur perizinan perikanan tangkap menjadi lebih sederhana," katanya.

Menurut Zulficar, prosesnya menjadi lebih efektif dan efisien bagi pemerintah maupun pelaku usaha. Hal itu, ujar dia, sejalan dengan visi dan misi Presiden Jokowi dalam hal percepatan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan reformasi pelayanan publik.

Ia berpendapat, pelayanan perizinan Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT) yang diluncurkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mendapat respon positif dari masyarakat.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID